Profil Taufiequrachman Ruki Mantan Ketua KPK

Nama Taufiequrachman Ruki sempat masuk bursa calon Dewan Pengawas KPK. Ia lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1971.
Tiga mantan pimpinan KPK Zulkarnain (kiri), Taufiequrachman Ruki (tengah), dan Erry Riyana Hardjapamekas memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/7). Para mantan petinggi KPK tersebut mengkritik langkah DPR yang melakukan hak angket terhadap KPK karena dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu, sekaligus untuk mendukung langkah-langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. (Foto: Ant/Mubarak A)

Jakarta – Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2007, namanya sempat masuk "bursa" anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.  Inilah profilnya.

Pria asal Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ini sebelumnya sudah malang-melintang di bidang kepolisian dan politik. Ia adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1971, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Pada 16 Desember 2003, ia diangkat menjadi ketua KPK jilid pertama, dan ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua KPK menggantikan Abraham Samad yang diberhentikan sementara pada tahun 2015.

Pensiunan polisi ini pernah meraih peringkat 4 terbaik pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Ia juga salah satu alumni (S1) Fakultas Hukum (FH) Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, pada tahun 1987.

Selain itu, ia juga pernah menyelesaikan pendidikan khusus seperti, Sekolah Staf dan Komando Kepolisian (1983), kursus Perwira Reserse Senior (1987), dan Traffic Management Course (JICA – Jepang) (1991).

Suami dari Atti Risaltri Suriagunawan ini memulai karier kepolisiannya sejak tahun 1970. Pada tahun 1971-1972, ia menjabat sebagai perwira staf bagian Operasi Kepolisian Wilayah (Polwil) Purwakarta. Setelah itu, ia naik jabatan menjadi perwira seksi Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Karawang (1972-1974).

Tak berhenti di situ, Taufik Ruki (sapaan akrabnya) juga pernah menjabat sebagai kepala kepolisian sektor kelari Karawang pada tahun 1974-1975, dan kepala subseksi kejahatan poltabes Bandung (1975-1979). Hingga pada tahun 1992-1997, ia menjadi kepala kepolisian wilayah Malang.

Di samping itu, bapak dua anak ini juga menjabat sebagai anggota komisi III/hukum fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1992-1997. Ia juga pernah memegang jabatan sebagai wakil ketua fraksi Tentara Nasional Indonesia (TNI)/polri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korbid Kesra) pada tahun 1999-2000.

Pria peraih penghargaan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama ini pernah menjadi korban informasi hoaks di media sosial. Saat itu, tersebar sebuah pesan di grup WhatsApp (WA) kalau dirinya mengucapkan suatu pernyataan bermuatan rasis kepada etnis Cina atau Tionghoa. Taufik Ruki membantah keras tudingan tersebut dan mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial.

Meneruskan sebuah wawancara yang diunggah di channel youtube Official NET News pada 22 Maret 2015 silam, Taufik Ruki mengungkapkan kalau dirinya tak takut dengan terror dan ancaman. Keberaniannya tersebut diakui berkat pelatihannya ketika menjadi polisi. Ia juga mengaku pernah dikirimi peluru ke kantornya melalui amplop.

“Kok kirim peluru pakai amplop, kirim peluru pakai laras dong,” ujar pria 73 tahun tersebut dalam wawancara.

Ketika ditanya mengenai godaan dalam berpolitik, ia menyebut godaan terbesarnya adalah wanita. Namun, ia menegaskan kalau dirinya mengerti batasan.

“Saya bukan malaikat, tapi insya Allah saya bukan setan. Saya tahu batas,” Tegas Taufik Ruki.

Profil

Lahir : Rangkasbitung, Lebak, Banten, 18 Mei 1946

Istri : Atti Risaltri Suriagunawan

Anak : Dita Aditya Ruki, Ulli Aulia Ruki

Pendidikan

SD, Tanjung Karang (1959)

SMP, Bandung (1962)

SMA, Rangkasbitung (1965)

Akademi Kepolisian (Akpol) (1971)

Sekolah Staf dan Komando Kepolisian (1983)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta (1987)

Kursus Perwira Reserse Senior (1987)

Traffic management Course (JICA – Jepang) (1991)

Kepolisian

Komandan Peleton Taruna Akpol (1970-1971)

Perwira Staf Bagian Operasi Polwil Purwakarta (1971-1972)

Perwira Seksi Reskrim Polres Karawang (1972-1974)

Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang (1974-1975)

Kepala Subseksi Kejahatan Poltabes Bandung (1975-1979)

Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja (1979-1981)

Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang (1981-1982)

Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan (1982-1984)

Kepala Biro Reserse Asisten Operasi kapolri (1984-1985)

Perwira Staf Pusat Komandi dan Pengadilan Operasi Polri (1985-1986)

Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Polri (1986-1987)

Kepala Bagian Perencana Sekretariat Deputi Operasi Kapolri (1987-1989)

Kepala Kepolisian Resort Cianjur (1989-1991)

Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya (1991-1992)

Sekretariat Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat (1992)

Kepala Kepolisian Wilayah Malang (1992-1997)

Karier Politik

Komisi III/Hukum Fraksi ABRI (1992-1997)

Anggota DPR RI, Komisi VII/Kesra Fraksi ABRI, anggota MPR RI, anggota tim asistensi BP-MPR RI Fraksi ABRI (1997-1999)

Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri (Korbid Kesra) (1999-2000)

Anggota MPR RI, anggota panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (1999-2001)

Anggota DPR RI, ketua komisi VII (kes/sosial/tenaga kerja/BKKBN & UPW) (2000-2001)

Anggota Pansus, anggota tim penyusun RUU DPR-RI

Ketua KPK (2003)

Pelaksana tugas Ketua KPK (2015)

Penghargaan

Satya Lencana Kesetiaan VII tahun

Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun

Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun

Satya Lencana Dwija Sistha

Bintang Bhayangkara Narariya

Bintang Bhayangkara Pratama []

Berita terkait
Dewas KPK:Syamsuddin, Artidjo, Albertina dan Harjono
Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, dan Harjono jadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lima Kandidat Dewas KPK yang Ditunjuk Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kriteria 5 (lima) kandidat Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra Tolak Jadi Dewas KPK, Kenapa?
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra tegas menolak menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Apa alasan penolakannya?
0
Parlemen Eropa Kabulkan Status Kandidat Anggota UE kepada Ukraina
Dalam pemungutan suara Parlemen Eropa memberikan suara yang melimpah untuk mengabulkan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Ukraina