Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Pol Paulus Waterpauw menegaskan tidak memberikan ruang kepada kelompok yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang ingin mengacaukan situasi Papua, menjelang 1 Desember 2019.
Tanggal tersebut diklaim sebagai hari peringatan Organisasi Papua Merdeka.
Dirinya pun telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan cipta kondisi berupa razia di sejumlah titik rawan kelompok separatis.
"Pada prinsipnya kita tidak akan memberikan ruang-ruang kepada pihak yang berlawanan degan negara," tegas Waterpauw kepada sejumlah awak media di Kota Jayapura, Senin 25 November 2019.
Waterpauw juga mengindikasi adanya oknum kepala kampung yang memberi bantuan kepada kelompok bersenjata di wilayah pegunungan Papua.
Meski demikian, dia belum bisa memastikan jumlah kepala kampung yang bersimpati kepada tentara pembebasan nasional Papua Barat (TPN-PB) atau biasa disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu.
Mantan Kapolda Sumatera Utara ini telah mengimbau seluruh kepala kampung untuk tidak bersimpati kepada KKB dalam bentuk apa pun.
"Informasinya demikian tapi kami sudah imbau, intinya bahwa para kepala kampung dan kepala desa dilarang keras memberikan bantuan kepada kelompok bersenjata," ujarnya.
Kita harus menghindari opini yang mengakibatkan masyarakat itu menjadi korban
Sebelumnya, Waterpauw menyebut kawasan PT Freeport di Timika menjadi sasaran utama kelompok bersenjata dari beberapa wilayah seperti Nduga, Lanny Jaya, dan Puncak Jaya.
Kapolres Mimika Ajun Komisari Besar Pol I Gusti Gde Era menyebut, 500 personel kepolisian dengan perbantuan TNI telah disiagakan mengantisipasi potensi gangguan dari KKB.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua, Elisa Bouway mengatakan 1 Desember harusnya menjadi tanggal penuh suka cita bagi masyarakat Papua dalam menyambut perayaan Natal.
Ia pun meminta kelompok bersenjata untuk menghentikan kekerasan dan gangguan keamanan menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
"Jangan ada gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan di Papua, sebab itu menjadi bagian yang merusak kedamaian di Tanah Papua. Jangan jadikan 1 Desember sebagai tanggal di mana bangsa Papua menetapkan hari kemerdekaannya," ujarnya.
Elisa meminta seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi selebaran berisi seruan aksi serta isu dari kelompok yang tidak bertanggungjawab terkait 1 Desember 2019 mendatang.
"Kita harus menghindari opini yang mengakibatkan masyarakat itu menjadi korban, dan kaum para intelektual Papua harus menjaga keamanan. Jangan provokasi masyarakat awam," pintanya. []
