PKS Khawatir Pembahasan Amandemen Konstitusi Saat Pandemi

Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyampaikan kekhawatirannya jika pembahasan amandemen konstitusi dilakukan saat pandemi Covid-19.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (Foto: Tagar/Dok PKS)

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menilai ada hubungan antara pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dan Presiden Joko Widodo ihwal amandemen konstitusi dan pokok-pokok haluan negara.

ia mengkhawatirkan akan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bola salju perubahan politik yang tidak demokratis. "Saya khawatir itu menjadi pintu bola salju perubahan politik yang menurut saya jadi tidak demokratis karena tidak melibatkan rakyat," ujar Mardani, Senin, 16 Agustus 2021 dalam Sidang Tahunan MPR, Senin, 16 Agustus 2021, Bamsoet mengatakan perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).


Tetapi rumor dalam politik itu seringkali menjadi kenyataan ketika kita melihat motifnya ada, dan motif di sini peluangnya ada.


Bamsoet juga berujar perlu amandemen mewadahi PPHN dalam bentuk Tap MPR. Presiden Jokowi meresponsnya dengan mengapresiasi MPR karena melakukan kajian ihwal substansi dan bentuk hukum PPHN untuk kelanjutan pembangunan. Menurut Mardani Ali Sera, sebenarnya belum ada pembahasan spesifik bahwa PPHN akan ditetapkan dalam bentuk hukum Tap MPR.

Sejauh ini, masih ada beberapa fraksi yang berpendapat PPHN tak perlu diatur lewat Tap MPR, melainkan cukup undang-undang. Mardani mengatakan bahwa ia pun mengaku khawatir pembahasan amandemen konstitusi menjadi berbahaya di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini dan komposisi koalisi-oposisi pemerintah yang tidak ideal di parlemen.

"Pembahasan yang substansial bisa berbahaya. Tidak dalam, tidak tajam, dan tidak fundamental jatuhnya. Nanti khawatir ada trade of perdagangan atau kekuasaan," ujar Mardani dalam wawancara di Kanal YouTube Tagar TV, Rabu, 18 Agustus 2021.

Mardani juga menyoroti isu perubahan atau perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ke tahun 2027 yang belakangan ini beredar. 

Di satu sisi, Mardani mengakui bahwa Presiden Jokowi beberapa kali menyatakan tak berniat menjabat presiden untuk ketiga kalinya.

"Tetapi rumor dalam politik itu seringkali menjadi kenyataan ketika kita melihat motifnya ada, dan motif di sini peluangnya ada," ujar Mardani.

Mardani mengatakan keinginan-keinginan untuk mengubah hal-hal yang fundamental dari konstitusi, seperti pembatasan masa jabatan presiden itu sama saja upaya mengkhianati demokrasi dan Reformasi. Ia menilai upaya-upaya tersebut harus dikawal dan ditolak oleh masyarakat. 

(Azzahrah Dzakiyah Nur Azizah)

Berita terkait
Mardani Ali Sera: Risma Memang Bising di Media, Tapi Low Impact
Berikut pendapat Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mengenai aksi blusukan dan rencana lelang barang mewah.
Tri Rismaharini Salah Prioritas, Kata Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera, menyarankan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memprioritaskan pemberantasan “sarang tikus” ketimbang lelang mobil.
Mardani Ali Sera Kritik Kerumunan Warga Menyambut Presiden
Mardani Ali Sera mengkritik terjadinya kerumunan warga yang menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.