Serang - Beberapa Fraksi di DPRD Kota Serang menggagas pembentukan panitia khusus (pansus) percepatan penanggulangan Covid-19. Hal itu bertujuan agar wakil rakyat di daerah bisa berpartisipasi dan terlibat dalam penangan virus corona. Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) TB Ridwan Achmad kepada Tagar saat dikonfirmasi, Senin, 13 April 2020.
TB Ridwan menjelaskan latar belakang pembentukan pansus ini karena Covid-19 oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO sudah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan global.
Jadi semangatnya DPRD ingin berkontribusi.
"Artinya permasalahan Covid-19 ini semua peran baik eksekutif maupun legislatif terlibat secara konkret sesuai dengan peraturan undang-undang," katanya.
Ridwan menyebut kalau nantinya rekan-rekan dari eksekutif sebagai eksekutor dan pelaku penanganan Covid-19, maka DPRD akan berkontribusi dari segi pengawasan.
Baca juga: PKS Desak Jokowi Stabilkan Harga APD dan Masker
Pansus ini dibentuk, kata Ridwan, agar program yang dilakukan pemerintah sesuai dengan jalur penanganan Covid-19, termasuk penganggarannya.
"Baik dari pengawasan perencanaan anggaran, perencanaan program dan kegiatan, sampai dengan perencanaan realisasi program dan anggaran," ujarnya.
Penyelesaian Covid-19 ini menurutnya harus dengan penyelesaian lintas komisi dan tidak hanya di Komisi II bicara menyoal kesehatan, penanggulangan sosial dan penanggulangan dampak ekonomi.
"Ini bicara dari hulu sampai hilir kalau bicara anggaran ada di Komisi III, kalau bicara kesehatan dan penanganan ada di komisi II, bicara kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) ada di komisi I. Jadi ini memerlukan lintas sektoral komisi," tuturnya.
"Kami beranggapan agar lebih fokus teman-teman DPRD ini, berkontribusi dan berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19 ini sesuai dengan tupoksinya. Tadi di rapat banmus memang betul fraksi PKS mengusulkan," ucapnya menambahkan.
Nantinya, kata Ridwan, arah kerja pansus ini untuk bagaimana aktif ikut memberikan ide, gagasan, saran dan pendapat, termasuk pengawasan. Mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi di lapangan.
"Yang bila kemudian eksekutif merencanakan program jaring pengaman sosial, kita harus lihat apakah itu tepat sasaran atau tidak. Jadi semangatnya DPRD ingin berkontribusi," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Kota Serang Muji Rohman pada rapat dengan seluruh pimpinan fraksi dengan pimpinan dewan, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, pihaknya bersama Fraksi PAN dan PKS sepakat mengusulkan untuk membentuk Pansus Penanganan Covid-19.
Pembentukan Pansus, dikatakan Muji Rohman, merupakan bentuk dukungan dari DPRD. Untuk output-nya adalah memantau penanganan Covid-19 di Kota Serang.
Baca juga: Saat PKS Kian Ngotot Berlakukan Lockdown
"Anggarannya menurut saya sangat besar sekali. Artinya, penanganan virus corona ini harus benar benar dipantau dan diawasi," kata dia.
Selain itu, salah satu persoalan mengapa pansus ini mesti dibentuk, menurutnya banyak masyarakat yang meminta penanganan Covid-19 dilakukan transparan dengan pengawasan ketat.
"Jadi kami ini adalah wakil dari mereka (masyarakat) yang memilih kami menjadi anggota DPRD. Di media sosial juga banyak yang minta agar penanganan Covid-19 ini ada pengawasan," tuturnya.
Akan tetapi, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi justru tidak menyetujui adanya panitia khusus pengawasan penggunaan anggaran tersebut.
“Saya tidak sepakat pembentukan pansus, karena kita sudah melekat bagian dari pada mengawasi,” kata Budi kepada Tagar, Senin, 13 April 2020.
Budi menolak usulan tersebut karena dianggap akan menambah beban anggaran. “Kita kan sudah menjadi pengawas nih tupoksinya, kalau nambah pansus kan nambah biaya negara. Membentuk pansus kan sudah jelas biaya harus dikeluarkan, uang jalan,” kata Ketua DPC Gerindra Kota Serang ini. []
