Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan penanggulangan virus corona atau Covid-19 dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak cukup hanya memberikan listrik gratis untuk daya 450 watt, hingga keringanan kredit tertentu.
Dia berpandangan, hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang mengakomodir para pengguna internet untuk stay from home, selain faktor pendidikan.
Sebab, PSBB dapat meningkatkan penggunaan jaringan daring oleh masyarakat yang menerapkan imbauan pemerintah terkait physical distancing.
Jangan sampai internet jadi lemot.
Baca juga: Saat PKS Kian Ngotot Berlakukan Lockdown
"Kebijakan PSBB belum menyentuh soal penggunaan internet. Orang-orang diminta kerja di rumah, anak-anak sekolah dan mahasiswa belajar di rumah, pekerja-pekerja online makin sibuk. Pasti terjadi peningkatan penggunaan internet," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 3 April 2020.
Menurut dia sudah semestinya pemerintah meringankan beban masyarakat dengan memfasilitasi internet gratis, tidak lantas cuek dengan penyedia jaringan usaha online selama wabah Covid-19 masih terjadi.
"Terkhusus, pemerintah juga perlu membebaskan pulsa telepon bagi para driver ojek daring atau ojol, karena ketika semua warga diminta stay at home, merekalah yang berjibaku menjadi pengantar mobilitas barang-barang pesanan warga," ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini menambahkan, beberapa operator seluler telah mengeluarkan program khusus akibat pandemi Covid-19. Seperti Telkomsel dan Indosat menggratiskan layanan internet untuk akses-akses tertentu, misalnya untuk berselancar di situs-situs pendidikan.
Dia mengharapkan inisiatif operator di atas perlu diapresiasi. Namun, katanya, lebih baik lagi jika pemerintah mendorong agar internet gratis bisa diterapkan secara masif untuk dimanfaatkan masyarakat selama PSBB.
Baca juga: PAN Ragu PSBB Cegah Corona Tak Efektif, Alasannya?
Oleh sebab itu, Sukamta menyarankan skema kerjasama pemerintah dengan operator selular perlu dibicarakan secara cermat untuk memformulasikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Selain itu, dia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat menjamin kecepatan internet di Indonesia agar tidak terdampak signifikan.
Menurut laporan yang dia terima dari Kaspr Datahaus menunjukkan efek wabah Covid-19 terhadap infrastruktur internet dapat disebut internet pressure, yang menyebabkan kecepatan dunia daring turut terdampak.
Dia menambahkan, perusahaan penguji kecepatan internet Ookla menyebut terjadi pelambatan kecepatan internet di Malaysia dan India hingga di bawah 80 Mbps.
Di Indonesia, kata Sukamta, kemungkinan besar bisa berpotensi melambat juga. Oleh karena itu dia menyarankan pemerintah melakukan antisipasi sejak dini, misalnya dengan menambah kuota supaya traffic internet masih bisa tertangani.
"Hal ini perlu perhatian pemerintah, karena jangan sampai masyarakat sudah mau mematuhi pemerintah untuk stay at home, tapi kebobolan di anggaran penggunaan pulsa internet. Jangan sampai internet jadi lemot. Ingat, menurut data We Are Social hingga Januari 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang," ujarnya.
Sukamta mengaku, jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah, maka sudah dipastikan banyak masyarakat yang patuh terhadap imbauan yang ada, yakni PSBB.
"Jika pemerintah menjamin internet gratis dan kecepatannya terjaga, sedikit banyak dapat menarik orang untuk mau patuh stay at home dan tujuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dapat dicapai," kata Sukamta. []
