Bandung - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan meminta kadernya dan non kader yang ingin maju di Pilkada serentak 2020 tidak melobi para petinggi PPP, untuk melancarkan pengusungan dan penetapan bakal calon atau memudahkan surat rekomendasi dari pengurus pusat PPP.
“Mentang-mentang karena yang menerbitkan surat rekomendasi atau surat keputusan pengusungan itu DPP dan yang menandatangani itu Ketua Umum DPP PPP dan saya sebagai Sekjen, kemudian langsung datang ke saya dan Pak Suharso Monoarfa atau meminta saya untuk merekomendasikan yang kemudian kita selesaikan di atas,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani di Bandung, Jumat 27 Desember 2019.
Menurut dia, PPP menerapkan prinsip proses button up. Artinya, penjaringan bakal calon untuk Pilkada serentak 2020 dari bawah, tidak bisa calon kepala daerah langsung melobi para petinggi DPP PPP.
“Kita mulai dari DPC, kita perintahkan DPC untuk membuka pendaftaran terlebih dahulu. Untuk membuka pendaftaran pun kita harus mendengar aspirasi dari masyarakat khususnya para tokohnya, alim ulama dan para senior partai,” jelas dia.
Misalkan, kata Arsul Sani, dari hasil pendaftaran dari tingkat DPC PPP muncul beberapa nama termasuk nama yang diusungkan DPC PPP dengan berbagai alasan tertentu. Setelah itu dirapatkan bersama di tingkat DPC PPP sampai ada keputusan 3 kandidat yang lolos pendaftaran di tingkat DPC PPP.
“DPC atau DPP tidak diperbolehkan hanya membawa satu atau dua nama, tetapi harus lebih dari itu, wajib tiga nama. Kecuali untuk daerah tertentu yang kondisinya salah satu kandidat terlalu tua (sakit-sakitan),” kata dia.
Setelah itu, kata dia, tiga nama tersebut dibawa ke tingkat DPW PPP dirapatkan kembali yang akhirnya dilanjutkan lagi ke DPP PPP untuk dinilai kandidat mana yang paling pas diusung dengan banyak indikator penilaian, yang intinya berpeluang besar bisa menangkan Pilkada serentak 2020.
“Tentunya dalam menilai pun, DPP PPP mendengarkan para pengurus wilayah DPC, DPW termasuk tokoh masyarakat, serta lembaga survei independen bukan yang abal-abal untuk melihat seberapa besar peluang para kandidat yang ada ini bisa memenangkan Pilkada serentak,” kata dia.
Dalam Pilkada serentak 2020 PPP menargetkan bisa menang di beberapa wilayah terutama wilayah basis PPP dan basis lawan politik.
“Maka dari itu kita sangat mempertimbangkan penilaian tingkat keterpilihan kandidat yang akan maju di Pilkada serentak 2020,” ujar dia.
Meski pun sejak awal DPP PPP memprioritaskan kadernya tetapi apabila saat survei tingkat keterpilihannya rendah dibandingkan kandidat yang non kader, maka PPP akan memilih non kader yang memiliki tingkat keterpilihan tinggi.
“Kita tidak asal memprioritaskan kader untuk maju, kalau kader yang kita usung keterpilihannya rendah, ya sudah tidak perlu dipaksaakan. Tentu kita akan memilih kader lain atau non kader yang tingkat keterpilihannya lebih tinggi," ujar Arsul.
Menurut dia, jika kader PPP cocoknya jadi wakil, ya jadi wakil. Jika tidak ada kader yang pas maka diambil dari non kader. "Tidak perlu kita yang selalu menjadi nomor satu yang penting PPP bisa menang,” ujarnya dia. []
