UNTUK INDONESIA
Berita PPP Teraktual

Kumpulan berita seputar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdiri tanggal 5 Januari 1973 yang memiliki lambang Ka’bah. Partai bernafaskan ideologi politik Islam itu berdiri hasil dari kebijakan fusi atau penggabungan partai di jaman Presiden Soeharto. Kemudian, tiga partai Islam, seperti Partai Serikat Islam (PSI), Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti) sepakat mendeklarasikan PPP. Saat masa Orde Baru berkuasa, partai yang didukung para ulama itu lama menjadi partai oposisi dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya, tragedi berdarah Tanjung Priok, tahun 1984, PPP, mengecam pemerintah karena dianggap melakukan pelanggaran HAM.

PPP Saran Tim Pemburu Koruptor Dipimpin Mahfud MD
PPP meyakini kalau Tim Pemburu Koruptor berada di bawah Kemenkopolhukam maka kerjanya akan lebih terkoordinasi dengan baik.
PPP Minta Pemerintah Lakukan Simulasi New Normal
Achmad Baidowi meminta Pemerintah untuk melakukan simulasi terkait new normal.
PPP: Iuran BPJS Digugat Lagi ke MA, Jokowi Bisa Malu
PPP menilai Pemerintahan Jokowi akan menanggung malu bila gugatan masyarakat terhadap kenaikan iuran BPJS kembali dikabulkan MA.
PPP Nilai Aturan Menhub Budi Karya Bingungkan Rakyat
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menilai langkah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal pelonggaran transportasi bingungkan masyarakat.
Pidana Mati Korupsi Dana Covid-19, PPP: Komisi III Oke
Arsul Sani: Pidana hukuman mati itu harus diberikan kepada para pelaku yang mencuri dana penanggulangan Covid-19 dengan nilai yang begitu besar.
PPP: Kartu Prakerja Untungkan Penyedia Pelatihan Online
PPP meminta pemerintah meninjau ulang penyedia jasa pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja.
PPP ke 2 Stafsus Presiden: Baca UU ASN dan Administrasi!
Komisi III DPR Fraksi PPP menganggap masalah yang bersumber dari 2 stafsus presiden karena tak membaca UU ASN dan UU Administrasi Pemerintahan.
Jokowi Diminta Pantau WNI Jemaah Tabligh Positif Corona
Jokowi diminta memantau WNI bermasalah di luar negeri. Mereka di antaranya WNI Jemaah Tabligh di India yang beberapa positif corona.
PPP: 39 TKA China Pulangkan Jika Enggan Dikarantina
Politisi PPP Nurhayati Monoarfa mengatakan 39 TKA asal China yang masuk melalui pelabuhan di Bintan, kepulauan Riau, harus dipulangkan/karantina.
Eks Napi Narkoba Segera Jadi Wakil Rakyat Makassar
Caleg DPRD Kota Makassar yang sempat tersandung kasus narkoba, Rahmat Taqwa Quraisy alias RTQ, akan segera dilantik.
PPP Yakin PKS Usung Mahyeldi di Pilgub Sumbar
PPP meyakini PKS bakal mengusung Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, menjadi calon gubernur Sumatera Barat.
Legislator Bantaeng Persoalkan Kelangkaan Pupuk
Ketua Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Bantaeng, Asriyudi Asman mempertanyakan kelangkaan pupuk di Kabupaten Bantaeng.
PPP: Sistem Pemilu Serentak Akan Dievaluasi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut pemerintah akan mengevaluasi sistem Pemilu serentak.
PPP Terkesan Lindungi RTQ, Kader Narkoba di Makassar
Kader PPP yang tertangkap karena mengkonsumsi narkoba di kota Makassar terkesan dilingungi partainya.
Pilkada 2020, PPP Mulai Panaskan Mesin Partai
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai berbenah diri agar bisa menang di Pilkada 2020 di Jawa Barat.
Humprey Djemat Minta PPP Islah Hadapi Pemilu 2024
Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta Humprey Djemat meminta partai berlogo kakbah tersebut islah untuk menghadapi Pemilu 2024.
Fraksi PPP DPR Komentari Konsep NKRI Bersyariah FPI
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengomentari konsep NKRI bersyariah FPI. Menurutnya, khilafah dalam bentuk negara tidak diperbolehkan.
Pengurus PPP Padang Dibekukan
Kepengurusan DPC PPP Padang dibekukan DPW PP Sumatera Barat.
Grasi Annas Maamun Hak Konstitusional Presiden
Arsul Sani sebut grasi yang diberikan Jokowi kepada Annas Maamun tidap perlu dipermasalahkan karena itu hak konstitusional presiden.
PPP Jatim dan Jateng Bantah Islah Humphrey Djemat
Muktamar di Pondok Gede beberapa tahun lalu sudah tak ada lagi dualisme di dalam kepengurusan PPP.
Istana Nilai Logika Ketum PPP Soal Uang Jadi Menteri
Pihak Istana menilai logika berpikir Ketum PPP Muktamar Jakarta soal calon menteri harus menyetor Rp 500 miliar agar mulus masuk kabinet.
Load more ...