Petrus Selestinus Minta Pihak Tertentu Setop 'Intervensi' KPK Tuntaskan Polemik Formula E

Dia menekankan agar tidak mengintervensi ranah teknis penyelidikan dan penyidikan Formula E.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. (foto: ist).

TAGAR.id, Jakarta - Advokat senior yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menduga ada kelompok yang berupaya mencoba menekan agar kasus dugaan korupsi Formula E dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya ole KPK.

Termasuk para kelompok yang kerap mendesak agar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya.

"Sesungguhnya perbuatan mereka sudah masuk sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk merintangi, menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi," kata Petrus dalam keterangannya pada Selasa, 18 April 2023.

"Yang jelas kelompok ini tidak memiliki legal standing untuk meminta KPK hentikan kasus Formula E," sambungnya.

Petrus berharap agar publik memberikan kesempatan kepada KPK untuk berjalan terus untuk membuktikan apakah ditemukan tindak pidana korupsi Formula E atau tidak. 

Dia menekankan agar tidak mengintervensi ranah teknis penyelidikan dan penyidikan Formula E.

"Firli boleh berhenti besok tapi penyelidikan dan penyidikan tidak boleh dihentikan hanya karena aksi-aksi merintangi penyelidikan atau hanya karena ingin jadi Capres 2024," ujarnya.

Berita terkait
Puasa Tapi Tidak Salat, Bagaimana Hukumnya?
Muslim menjalankan puasa, tapi tidak salat wajib. Bagaimana hukumnya?
Jerman Usir 2 Diplomat Iran karena Vonis Hukuman Mati Terhadap WN Jerman
Iran mengklaim Sharmahd adalah pemimpin sayap bersenjata kelompok yang mendukung pemulihan monarki yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979
Putusan Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Cacat Hukum, Amin Fahrudin: Abaikan Saja Putusan Itu!
Parta Gelora menegaskan, putusan PN Jakarta Pusat (Pusat) yang memutuskan penundaan Pemilu 2024 dinilai telah melanggar Konstitusi.