UNTUK INDONESIA
Petaka Banjir dan Kerusakan Alam Aceh
Sepanjang tahun 2019 terjadi banjir bandang sebanyak 10 kali dan banjir genangan telah terjadi sebanyak 70 kali, serta longsor 46 kali di Aceh.
Sejumlah anak-anak di Desa Cot U Sibak, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara sedang melintasi banjir dengan menaiki rakit yang terbuat dari batang pisang. (Foto: Tagar/Agam Khalilullah)

Aceh - Banjir merupakan salah satu bencana alam yang rutin terjadi setiap tahunnya, sehingga tidak heran jika sering memakan korban yang tidak sedikit, baik itu jiwa, harta maupun sarana dan prasarana bagi kehidupan masyarakat.

Bukan hanya itu saja, sejumlah sarana publik juga tidak sedikit yang rusak akibat musibah itu dan puluhan ribu hektar sawah dan tanaman lain gagal panen, jalan dan jembatan rusak serta hancur.

Menjelang akhir tahun 2019 lalu, sejumlah wilayah Aceh dikepung banjir. Tentu fenomena ini bukan merupakan hal yang baru, apalagi disaat musim hujan tiba, tentunya musibah itu selalu menghiasi media massa.

Namun ada juga yang menilai bahwa, banjir rutin tersebut diakibatkan karena kerusakan lingkungan dan keserakahan oknum-oknum tertentu yang menjamah berbagai sektor sumber daya alam.

Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk dan banyak pihak yang menentang, namun berbagai perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu masih saja terus terjadi dan seolah-olah pelakunya sudah kebal.

Tentu hal tersebut menjadi persoalan penting, akibat ulah tangan-tangan oknum yang menyebabkan rusaknya sektor-sektor lingkungan hingga berujung berbagai bencana alam terjadi.

Harus ada langkah konkrit dari pemerintah apabila musibah ini bisa diatasi.

Semoga saja kedepannya Pemerintah Aceh bisa memberikan solusi yang konkrit terhadap persoalan musibah banjir tersebut dan mampu menyiapkan berbagai infrastruktur agar bisa memperkecil terjadinya banjir.

Kerugian Akibat Banjir Capai Miliaran

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) merilis laporan, sepanjang tahun 2019 telah terjadi banjir bandang sebanyak 10 kali dan banjir genangan telah terjadi sebanyak 70 kali, serta longsor 46 kali.

Apabila dirincikan, maka kerugian yang dialami akibat bencana banjir tersebut yaitu, untuk kerugian banjir luapan maka mencapai Rp 3,6 Miliar, banjir genangan maka mencapai Rp 46, 4 Miliar dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir dan longsor maka kerugiannya mencapai Rp 7,4 Miliar.

Bisa memberikan dampak psikologis terhadap anak. Maka pemerintah juga perlu mencarikan solusi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Sunawardi mengatakan, pada tahun 2018 lalu hanya terjadi bencana sebanyak 362 kali dan pada tahun 2019 mencapai 797 kali.

BPBD Kabupaten Nagan RayaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh memberikan bantuan kepada warga yang terjebak banjir di Desa Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Kamis (18/10/2018). (Foto: Tagar/Fahzian Aldevan)

“Selama tahun 2019 memang telah terjadi peningkatan, bencana yang paling banyak adalah kebakaran permukiman yang telah terjadi sebanyak 285 kali dan pada tahun sebelumnya hanya terjadi sebanyak 97 kali saja,” ujat Sunawardi dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2020.

Sunawardi menambahkan, begitu juga dengan persoalan kebakaran hutan yang mengalami peningkatan, selama tahun 2019 telah terjadi kebakaran sebanyak 220 kejadian, dibandingkan tahun 2018 hanya terjadi 65 kali.

Bukan Mitigasi Seremonial

Persoalan untuk mengatasi banjir Aceh dibutuhkan langkah konkrit dari Pemerintah Aceh hingga pemerintah untuk tingkat kabupaten dan kota, apalagi program mitigasi bencana yang dilakukan hanya sebatas seremonial saja.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Muhammad Nur mengatakan, musibah banjir yang terjadi di Aceh tidak terlepas dari berbagai kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihaknya, akibat dari tata kelola hutan dan lahan tidak benar, telah memberikan dampak yang besar terhadap terjadinya bencana ekologi di Aceh.

Sehingga dengan adanya bencana itu, tidak hanya terjadi kerugian pada sejumlah infrastruktur publik, juga berdampak terhadap korban jiwa, hilang harta benda, lumpuh perekonomian warga, rusak lahan pertanian, serta diserang wabah penyakit.

“Maka harus ada langkah konkrit dari pemerintah kita apabila musibah ini bisa diatasi, seperti jangan memberikan izin bagi perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan. Apabila izin itu masih tetap diberikan, maka bencana alam ini akan semakin parah,” ujar Muhammad Nur.

Banjir AcehSeorang warga berdiri di teras rumahnya yang kebanjiran, air banjir mendesak masuk menggenangi rumahnya di Desa Drien Tujoh, Kecamatan Tripa Makmur, Nagan Raya, Kamis (18/10/2018). Banyak warga desa ini mengungsi, namun sebagian memilih bertahan. (Foto: Tagar/Fahzian Aldevan)

Dirinya menambahkan, saat sekarang ini pemerintah terlalu mudah memberikan izin kepada setiap perusahaan, sehingga dengan mudah membuka lahan dan bukan hanya sebatas itu saja, sangat banyak di temukan hutan lindung yang rusak parah.

Dengan adanya kerusakan lingkungan tersebut, yang akhirnya menyebabkan tidak mampu menyerap air ke tanah. Ia menilai hal tersebut tidak dihiraukan oleh para pengambil kebijakan di Aceh, sehingga tidak heran selalu saja dilanda bencana alam.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya, pada tahun 2014 telah terjadi bencana banjir di Aceh sebanyak 31 kali, tahun 2015 sebanyak 39 kali, tahun 2016 sebanyak 26 kali dan tahun 2017 telah terjadi musibah banjir sebanyak 34 kali.

“Meskipun intensitasnya tidak sebanyak pada tahun sebelumnya, tapi musibah banjir yang terjadi pada tahun ini surutnya termasuk lama dan menyebabkan kerusakan di berbagai sektor, serta kerugian yang lebih banyak,” tutur M. Noer.

Kata dia, jumlah kerugian akibat bencana banjir di Aceh pada tahun 2016 sebesar Rp. 375.049.750.000 dan pada tahun 2017 kerugianya mencapai Rp 1,5 triliyun. Penyebab meningkatnya angka kerugian tersebut, disebabkan karena banjirnya lama surut.

Angka kerugian itu, dihitung berdasarkan tingkat kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, rumah mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat, jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, masyarakat mengungsi, gangguan kesehatan, lumpuh perekonomian warga, serta muncul persoalan sosial.

“Apabila pemerintah ingin menghentikan berbagai bencana alam itu, maka harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kerusakan lingkungan di Aceh. Saat ini hutan kita menyusut, pertambangan dimana-mana, alih fungsi hutan dan ini sama seperti mengundang bencana,” kata Muhmmad Nur.

Infrastruktur Tidak Optimal

Banjir AcehWarga sedang menunggu genangan banjir surut di Desa Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Kamis (18/10/2018). (Foto: Tagar/Fahzian Aldevan)

Sejumlah infrastruktur yang ada di Aceh masih belum maksimal dan indikatornya dapat terlihat, apabila terjadinya banjir maka harus menunggu waktu yang lama agar air tersebut bisa surut, serta berbeda dengan daerah-daerah lain.

Akademisi Universitas Malikussaleh Dr. Wesli mengatakan, dirinya telah melakukan penelitian terhadap banjir yang terjadi di Aceh, maka bisa disimpulkan bahwa infrastruktur yang ada selama ini sangat tidak memadai.

“Berdasarkan hasil penelitian saya bahwa, infrastruktur daerah kita ini tidak ada muara nya, seperti dibangun berbagai saluran, tapi pada saat hujan deras dalam intensitas yang lama maka airnya tergenang, karena salurannya tidak dialirkan ke sunggai atau ke laut,” ujar Wesli.

Wesli menambahkan, kedepan pemeritah harus lebih serius dalam membangun berbagai infrastruktur, sehingga pada saat terjadinya hujan dalam intensitas tinggi, tidak menyebabkan genangan air.

Bertindak tegas terhadap oknum yang telah melakukan kerusakan lingkungan di Aceh.

Bukan hanya itu, saat sekarang ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga harus menyiapkan alarm peringatan dini banjir. Apabila diprediksikan hujan yang bisa menyebabkan potensi banjir, maka alarm itu harus dibunyikan sehingga masyarakat bisa lebih cepat mempersiapkan proses evakuasi.

“Alarm ini harus bisa didengar diseluruh masyarakat desa, sehingga dengan adanya peringatan dini, bisa lebih cepat dilakukan evakuasi bukan seperti yang terjadi sekarang. Untuk persoalan infrastruktur ini sangat penting,” tutur Wesli.

Berdampak Terhadap Psikologis

Banjir AcehWarga berdiri di depan rumahnya yang terendam banjir di Desa Hasan Kareueng, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, Senin, 16 Desember 2019. Tingginya intensitas hujan sejak tiga hari terakhir mengakibatkan ribuan rumah warga di tujuh kecamatan di kota Lhokseumawe dan Aceh Utara terendam banjir yang memaksa ratusan kepala keluarga mengungsi. (Foto: Antara/Rahmad)

Pakar Psikologi Universitas Malikussaleh Nursan Sinita mengatakan, bencana banjir yang terjadi secara rutin, juga memberikan dampak terhadap psikologi anak-anak yang tinggal di daerah tersebut.

Dampak yang ditimbulkan bisa berbagai macam, seperti halnya merasakan cemas dan khawatir, serta juga bisa membawa dampak terhadap pendidikan, apabila sekolah terpaksa diliburkan, serta sejumlah sarana mulai rusak, maka bisa menyebabkan anak tersebut tidak punya rasa untuk mengecap pendidikan lagi.

“Coba bayangkan saja, apabila terjadinya banjir pasti sekolah sudah diliburkan dan sarana pendukung lainnya juga ikut rusak. Hal-hal seperti ini, bisa membawa dampak buruk bagi anak-anak, bisa saja mereka tidak ingin melanjutkan pendidikan,” ujar Nursan.

Nursan menambahkan, apabila musibah banjir tersebut tidak memiliki solusi dan terus terjadi dalam setiap tahunnya, maka rasa cemas bagi anak-anak tersebut akan terus terjadi dan hal itu akan menjadi beban bagi pikirannya.

“Semoga saja kedepannya musibah banjir tidak lagi melanda daerah kita, karena bisa memberikan dampak psikologis terhadap anak-anak. Maka pemerintah juga perlu mencarikan solusi,” kata Nursan. []

Baca cerita lain: 

Berita terkait
Polisi Gerebek Tambang Emas Ilegal di Aceh
Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga melakukan penambangan emas ilegal di Sungai Alue Saya, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh.
Kemiskinan di Aceh Tinggi, Dana Otsus Tak Tepat Sasaran
Pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sejauh ini dinilai belum tepat sasaran.
APBD Aceh Tertinggi ke 5, Kemiskinan Peringkat 6
Kemiskinan di Aceh berada pada posisi provinsi ke-6 termiskin di Indonesia dan pertama di Sumatera.
0
PKM di Semarang Halau Ratusan Kendaraan Pemudik
Ratusan kendaraan pemudik diputar balik petugas di pos perbatasan Semarang. Petugas juga menghalau pengendara yang bersuhu tubuh tinggi.