Jakarta - Konflik Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dan Rektorat ITB belum menemukan ujungnya. Belum ada titik temu antara dua belah pihak. SBM masih menuntut otonomi manajemen, sedangkan Rektorat ingin memperlakukan sama SBM dan fakultas-fakultas lain.
Kabar terbaru, kelompok menamakan diri Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB pro manajemen lama SBM ITB melakukan pertemuan dengan Perwakilan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada Jumat, 1 April 2022.
Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB diwakili Ali Nurdin, Baginda Siahaan, Zainul Mufti, didampingi Agung Wicaksono yang adalah dosen praktisi SBM ITB.
Dari pihak Kementerian Kebudayaan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi RI, Nizam, didampingi Direktur Kelembagaan Dikti: Lukman, dan Plt. Direktur BelMawa Dikti Kiki Yuliati.
"Permasalahan yang terjadi di SBM ITB belum selesai karena walaupun perkuliahan sudah berjalan, akan tetapi kondisi status quo sebagaimana diatur dengan Peraturan Rektor No 178B/2022 tidak sepenuhnya diterapkan, dan hanya berlaku sampai dengan Juni 2022. Itupun terbatas hanya pada ketentuan mengenai renumerasi dosen," ujar Ali Nurdin.
Sedangkan untuk pembiayaan pendidikan di SBM ITB, kata Ali, masih sama dengan memberlakukan postur anggaran unifikasi, padahal keberadaan SBM ITB berbeda dengan fakultas lain.
Ali mencontohkan. Seperti alokasi biaya ADO (alokasi dana operasional) pemeliharaan yang mengharuskan 25 %, padahal kebutuhannya hanya 3,7 % (standard AACSB 3.39 %), sehingga sisa alokasi anggarannya tidak bisa dipakai dalam operasional lainnya di SBM ITB.
Sedangkan untuk ADO Pendidikan alokasi anggarannya hanya 32 % padahal kebutuhannya 37 %. Dampaknya beberapa program kegiatan menjadi hilang atau berkurang.
Seperti misalnya, kata Ali. Program International Visiting Lecturer, anggaran turun, sehingga terjadi penurunan visiting professor 6 orang long-visit masing-masing selama 4 bulan turun menjadi 4 orang, 11 orang short-visit turun menjadi 3 orang.
Program pengembangan soft skill buat mahasiswa S1 kelas International angkatan masuk 2019, mendapatkan 2 kali pelatihan/mentoring sebelum berangkat dan 6 bulan setelah berada di LN, sedangkan untuk mahasiswa angkatan masuk 2020 dan 2021 tidak mendapatkan program pengembangan tersebut karena tidak ada anggarannya.
Program Ekskursi ke masyarakat dalam bentuk menginap beberapa hari untuk mengenal dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat secara langsung menjadi hilang, tidak bisa direalisasikan karena tidak ada anggarannya.
Program mentoring oleh para pelaku bisnis di tahun 2021 bisa terlaksana dengan menghadirkan 60 orang mentor, namun di tahun 2022 ini tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia.
Pelaksanaan seminar series - entrepreneurial track, pada tahun 2021 terlaksana 23 kali, sedangkan tahun 2022 ada pengurangan anggaran (hanya bisa untuk 6 kali kegiatan). Program ini dilakukan SBM ITB dalam rangka penyebarluasan pola pikir wirausaha bagi mahasiswa (termasuk untuk mahasiswa F/S ITB di luar SBM dan mahasiswa luar ITB). Dan ada beberapa program yang tidak bisa terlaksana atau berkurang, karena tidak ada atau berkurang anggarannya.
Permasalahan yang terjadi di SBM ITB belum selesai.
Tim Transisi Tidak Sesuai Harapan
Selanjutnya Ali menyampaikan bahwa Tim Transisi yang dibentuk Rektor tidak sesuai dengan yang diharapkan, "Karena hanya melibatkan tim Rektorat dan SBM ITB dalam kedudukan yang tidak sejajar serta tidak ada pihak yang netral, sehingga hasilnya dikhawatirkan hanya searah tidak menyelesaikan permasalahan mutu pendidikan yang terjadi di SBM ITB. Padahal tim ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang tetap menjaga mutu pendidikan di SBM ITB."
Alasan berikutnya menurut Ali, tim tersebut bukan dibentuk oleh MWA (Majelis Wali Amanat) sehingga tidak melibatkan pihak MWA, SENAT Akademik, dan perwakilan Orang tua selaku bagian dari stakeholder.
Oleh karena itu, Ali menuntut agar Menteri Pendidikan dapat melaksanakan fungsinya untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di SBM ITB, di mana Menteri Pendidikan adalah ex-officio Anggota MWA ITB.
Sebagai Anggota MWA ITB, MENDIKBUD dapat meminta MWA ITB melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan permasalahan di ITB dengan cara :
1. Membentuk Tim Penyelesaian Masalah atau Satgas dengan masa kerja 1 bulan, yang terdiri dari:
a. Pihak MWA, yang diwakili oleh unsur Alumni, unsur Masyarakat, unsur pengusaha dan unsur Senat
b. Pihak Rektorat
c. Pihak SBM ITB
d. Pihak Orang tua
2. Memberlakukan status quo agar proses pendidikan di SBM ITB seperti sediakala sehingga tidak mengurangi mutu pendidikan, tidak hanya sekadar masalah renumerasi dosen.
Ali meminta pihak Kemendikbud dapat menyelesaikan permasalahan di SBM ITB dalam waktu 1 bulan sampai dengan akhir April 2022.
Dan apabila permasalahan tetap berlanjut yang berdampak pada berkurangnya mutu pendidikan, maka Forum Orang Tua akan meminta peran negara melalui pengadilan negeri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Hal tersebut agar Mendikbud, MWA, REKTORAT, SBM ITB dan Forum Orang Tua bisa berada dalam 1 meja perundingan, dan membahas permasalahan secara terbuka, dialogis, argumentatif, dapat dilihat publik, sehingga hasil putusan hakim mengenai penyelesaian masalah di SBM akan bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menggugat Kebijakan Rektorat
Dalam kesempatan yang sama Agung Wicaksono sebagai bagian dari dosen praktisi di SBM ITB menyampaikan bahwa praktisi mengajar di kampus adalah bentuk pemenuhan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Para profesional ini mengajar berdasarkan pengalaman praktis, yang merupakan sebuah kebutuhan bagi mahasiswa di bidang manajemen dan bisnis.
"Sayangnya kebijakan Rektorat ITB akhir-akhir ini malah mengarah kepada pembatasan hal tersebut. Contohnya dosen yang mengajar MBA, yang dianggap sebagai program S2 misalkan, harus bergelar S3 dan tidak boleh S2, padahal pengalaman yang lebih diperlukan. Keterlibatan para mentor bisnis dalam program Sarjana Kewirausahaan yang merupakan para entrepreneur praktisi bisnis tidak diakomodir dalam mata anggaran ITB, sehingga menghambat operasional pembelajaran," ujar Agung.
Agung yang memiliki latar belakang keilmuan corporate governance (tatakelola perusahaan) menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi SBM ITB adalah persoalan tata kelola. Dalam prinsip good governance, perspektif para stakeholders termasuk orang tua, dunia usaha, dan masyarakat luas, termasuk alumni harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, MWA sebagai representasi peran stakeholders di ITB perlu melibatkan para pemangku kepentingan tersebut.
Menanggapi tuntutan Forum Orang Tua Mahasiswa SBM tersebut, Dirjen Dikti Prof Nizam menyampaikan bahwa Kemendikbud sejak awal bulan Oktober 2021 memperhatikan dan mengikuti permasalahan yang terjadi di SBM ITB, dan telah meminta pihak ITB dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di SBM ITB.
Prof Nizam menyatakan bahwa tuntutan dari orang tua akan diperhatikan sehingga mutu pendidikan di SBM ITB tidak berkurang. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat MWA agar sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2022 permasalahan yang ada SBM ITB segera selesai.
Apa Kata Rektor ITB
Mengenai sengkarut permasalahan manajamen SBM ini, Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mengatakan kepada Tagar melalui pesan singkat, Kamis, 31 Maret 2022, "Kami harus menyelesaikan secara internal. Nuhun atas perhatiannya. Kapan-kapan kalau sudah selesai, Humas nanti bisa jelaskan."
Untuk mengetahui sejarah SBM ITB, tonton video berikut ini.
Baca juga
- Sudirman Said Sebut Swakelola SBM ITB Lahirkan Banyak Keunggulan
- Buntut Kasus SBM ITB, Profesor Sudarso: Dalam Negosiasi Berilah Keleluasaan dan Fleksibilitas
- Soal Temuan BPK 2018, Pendiri SBM ITB: Pengelolaan Keuangan SBM Tak Sesuai dengan Statuta
- Profesor Sudarso: SBM ITB Berhasil Membuktikan Swakelola & Swadana Setara dengan Sekolah Bisnis Internasional
