Banda Aceh - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, Provinsi Aceh menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera atau berada pada urutan ke-6 secara nasional. Apabila dipersenkan, angka kemiskinan di Tanah Rencong mencapai 15,32 persen.
Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin menyebutkan, pemenuhan dasar merupakan indikator yang digunakan BPS dalam metodologi pengukuran kemiskinan di provinsi tersebut.
Kata dia, apabila mengacu pada metodologi tersebut, ternyata ada dua sebab utama mengapa Aceh termiskin di Sumatera. Dua penyebab itu adalah masalah pangan (komoditi makanan) dan masalah perumahan (komoditi bukan makanan).
“Ini data BPS Aceh lho, bukan data Ombudsman RI Aceh. Saya percaya data BPS akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, serta saya sudah tanyakan pula hal ini pada Kepala BPS Aceh,” ujar Taqwaddin dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Selasa 3 Desember 2019.
Ia mengatakan, apabila penyebab kemiskinan sudah diketahui, maka akan memudahkan pemerintah Aceh dalam mengentaskan angka tersebut, baik bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang.
Saya sering mendapat informasi bahwa beras raskin banyak yang tidak mampu ditebus oleh orang-orang miskin.
Karena itu, kata Taqwaddin, Ombudsman Aceh memberikan beberapa pilihan maupun solusi untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi tersebut dalam waktu jangka pendek. Solusi tersebut antara lain, pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar pangan dan rumah bagi warga masyarakat miskin.
“Saya sering mendapat informasi bahwa beras raskin banyak yang tidak mampu ditebus oleh orang-orang miskin di pelosok pedalaman gampong, sehingga mereka terpaksa menjual kupon jatahnya tersebut ke pihak lain yang justru lebih mampu,” ujar Taqwadddin.
Terkait permasalahan ini, kata dia, maka perlu dipikirkan terkait kebijakan untuk membebaskan biaya tebus raskin bagi kaum fakir. Begitu juga dengan pembangunan dan pendistribusian rumah duafa harus segera diprioritaskan.
“Jika dua hal ini bisa diatasi pada 2020, saya yakin insyaAllah tahun 2021 Aceh tidak lagi miskin,” kata Taqwaddin.
Adapun solusi lainnya, tambah Taqwaddin, masyarakat miskin harus menjadi prioritas dan sasaran utama pemberdayaan. Menurutnya, kebijakan pemerintah Aceh ke depan harus lebih pro-poor and pro-publik.
Hal itu, kata Taqwaddin, bisa dilakukan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh komunitas warga miskin melalui suntikan modal produktif, yang bisa digunakan untuk home industri, peternakan rakyat, pertanian, perikanan, dan lain-lain.
“Kemudian, perlu didukung dengan adanya intervensi pemerintah untuk memudahkan pemasaran segala macam hasil produksi tersebut,” ujarnya. []
Baca juga:
- Toilet Dekat Makam Kerajaan Aceh Diminta Dirobohkan
- Dua Polisi Aceh Dipecat Karena Narkoba
- Ibu yang Seret Anak Belasan Meter di Aceh Menangis
