Dairi - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara akan diciutkan. Eksesnya, terdapat penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 8,5 miliar per tahun.
Efisiensi anggaran tersebut berasal dari tunjangan jabatan Rp481.560.000, tambahan penghasilan jabatan struktural Rp1.908.000.000, dan efisiensi operasional kantor senilai Rp6.191.401.100.
Hal tersebut terdapat dalam penyampaian nota pengantar Bupati Dairi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Dairi Togar Pasaribu dan Benpa Nababan. Nota pengantar dibacakan Wakil Bupati Dairi Jimmy AL Sihombing.
Dalam rapat paripurna DPRD Dairi, Jimmy mengatakan Dinas Daerah yang sebelumnya berjumlah 21, setelah dilakukan penataan melalui penggabungan nantinya akan dipangkas menjadi 16 dinas. Sementara badan daerah yang sebelumnya 6 badan, selanjutnya menjadi 5 badan.
Ia melanjutkan, ada peralihan status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dengan pemangkasan itu, ia menerangkan, akan ada efisiensi jabatan struktural Eselon II dari 36 menjadi 30 jabatan. Eselon III dari 154 menjadi 139 jabatan. Sementara Eselon IV dari 441 menjadi 419 jabatan.
Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Dairi memandang perlu melakukan penataan OPD yang disesuaikan dengan kondisi rasional.
“Rentang kendali yang proporsional, efektif dan efisien, guna menunjang percepatan pelayanan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah,” ujar Jimmy pada rapat paripurna di gedung DPRD Dairi, Jumat, 23 Agustus 2019.
Selain itu, kata dia, untuk menghindari tugas dan kewenangan yang tumpang tindih, di mana dalam praktik, tugas, dan kewenangan yang seharusnya dapat dikerjakan satu perangkat daerah, nantinya dikerjakan dua perangkat daerah.
Ranperda itu diharapkan mendapat persetujuan legislator untuk ditetapkan menjadi Perda, sehingga dengan efektifitas dan efisiensi perangkat daerah, dapat meningkatkan kualitas kinerja sekaligus efisiensi anggaran.
“Pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia. []
Baca juga: Cerita Korban Penganiayaan Satu Keluarga di Dairi
