Muhammadiyah Minta Soal Aceh Jangan Dipanas-panasi

Wacana referendum di Aceh mencuat. Terjadi pro dan kontra. Situasi itu mendapat perhatian serius Ketua Umum PP Muhammadiyah
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.(Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta - Wacana referendum di Aceh mencuat ke permukaan. Terjadi pro dan kontra di antara sesama tokoh di sana.

Situasi itu mendapat perhatian serius dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Dia mengingatkan situasi bangsa saat ini sedang riuh. Salah satunya soal Aceh.

Apa yang saat ini terjadi di Aceh mulai mencemaskan. Padahal masyarakat sebelumnya sudah diam. "Tapi luka lama yang dulu begitu dalam, kemudian muncul kembali," ujar Haedar saat silaturahmi PP Muhammadiyah bersama awak media di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Kamis 30 Mei 2019 malam.

Haedar mengaku sudah memberi masukan kepada tokoh-tokoh perihal Aceh. "Tolong soal Aceh, jangan dipanas-panasi yang kemudian menjadikan kita susah kembali," pintanya.

Dalam silaturahmi dengan awak media ini, sejumlah tokoh PP Muhammadiyah hadir. Selain Haedar Nashir, ketua PP lainnya yang hadir yakni Muhadjir Effendi yang juga Mendikbud dan Busyro Muqoddas.

Lebih jauh Haedar mengatakan, kondisi bangsa pasca pemilu sedang riuh, perlu mendapat perhatian semua pihak. Partai politik harus ikut bertanggung jawab.

Menurut dia, partai politik jangan hanya sekadar menyebar kontestasi. Pasca kompetisi harus kembali mendamaikan, membangun kembali bangsa negara.

"Kalau kemudian bangsa ada keretakan, Senayan itu ya, partai politik harus ikut bertanggung jawab," kata

Pasca pemilu ini, hal-hal negatif dipertontonkan, masif di media massa maupun media sosial. Kondisi tersebut tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dalam berdemokrasi.

"Partai politik harus ikut mencerdaskan masyarakat. Agar nantinya masyarakat akil balig berpikir, menjadi masyarakat yang maju, berkarakter dan berkemajuan," jelasnya.

Menurut dia, dalam kondisi seperti sekarang hendaknya segenap komponen bangsa menahan diri. Mencegah mobilisasi massa agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari.

"Mobilisasi massa itu punya peluang muncul kerusuhan. Jika sudah jatuh korban, artinya semua harus bertanggung jawab," paparnya.

PP Muhammadiyah merasa miris dengan situasi bangsa sekarang. Ironisnya justru banyak elite di negeri ini yang intens mengeluarkan statemen yang memancing riuh.

Haedar berpendapat, sebenarnya masyarakat sudah diam. Tapi elite bangsa sepertinya masih bergeliat dalam hasrat politik. "Hasrat itu berupa provokasi," ujar Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Sebelumnya, pesan damai juga dikumandangkan oleh para dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pesan damai ini hasil diskusi 180 dosen di grup daring.

Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono MEng DEng menyerukan para pihak, baik elite politik dan elemen masyarakat, kembali mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Mari kembali ke nilai-nilai kejujuran, integritas dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan," pintanya. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.