Eks Panglima GAM Inginkan Aceh Referendum

Pernyataan eks Panglima GAM Muzakir Manaf alias Mualem, mengatakan Aceh ingin referendum
Ilustrasi Referendum. (Foto: Pixabay)

Banda Aceh - Pernyataan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf alias Mualem, mengatakan Aceh ingin referendum menjadi perbincangan hangat oleh banyak orang baru-baru ini.

Pernyataan itu disampaikan Mualem dalam sambutan buka puasa bersama sekaligus peringatan ke-9 tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro di Banda Aceh, Senin 27 Mei 2019 malam.

Pernyataan Mualem yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh itu bukan tak beralasan.

Baca juga: Begini Referendum Ekonomi Nasional ala Sandi

Kata Mualem, Aceh ingin referendum karena menurutnya Indonesia dalam ambang kehancuran. Mualem ingin provinsi yang dijuluki Serambi Mekah ini bisa hidup mandiri seperti Timur Leste.

"Karena, (kita Aceh) sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat dan daerah (wilayah). Karena itu dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta. Hasrat rakyat dan Bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri," kata Mualem yang juga Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada menilai pernyataan Mualem hanya untuk mendapat perhatian dari pusat. Artinya, pernyataan tersebut hanya gertak semata.

"Pernyataan Mualem itu hanya untuk menekan pusat agar Prabowo menang," kata Aryos saat dihubungi Tagar melalui sambungan telepon, Rabu 29 Mei 2019.

Selain itu, Aryos menilai, wacana referendum yang disuarakan Mualem merupakan upayanya untuk membangun bargaining position dalam mendukung Prabowo.

Seperti diketahui, Mualem yang juga calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017, merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Aceh. Meski menang telak di Aceh, jumlah suara itu tak dapat membantu Prabowo menduduki RI-1 untuk lima tahun ke depan.

Baca juga: Ketua Relawan Prabowo di Aceh Jadi Tersangka

"Bahasa lain ingin meraih perhatian pusat lah, bahwa umpamanya kalau tidak menang Prabowo kita (Aceh) konsekuensinya referendum," sebut Dosen FISIP Unsyiah ini.

Sementara, anggota DPD RI asal Aceh, Rafli Kande mendukung pernyataan Mualem. Menurut dia, di tengah gonjang-ganjing Pilpres 2019 membuat politik nasional tidak stabil dan terlihat merapuh.

Hal itu, kata Rafli, juga dapat dilihat dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia masa lalu selalu ada efek ganda baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rafli mengatakan, jika dalam waktu dekat situasi tersebut tidak pulih, maka referendum bisa menjadi alternatif.

"Karena itu, untuk Aceh referendum menjadi alternatif mempertegas kewibawaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," pungkasnya. []


Berita terkait