Jakarta - Presiden Bolivia Evo Morales menghadapi tekanan yang meningkat untuk menyelesaikan sengketa selama beberapa pekan sehubungan dengan sengketa pemilihan umum di Bolivia, Sabtu, (9/11/2019).
Pasukan polisi terlihat bergabung dengan protes anti-pemerintah, akhirnya Presiden Morales meletakkan jabatannya.
Sementara itu militer menyatakan tidak akan berhadapan dengan rakyat berkaitan dengan masalah tersebut.
Pemerintah Morales mengutuk kudeta terhadap yang disebutnya kelompok perusuh, sehingga membuat banyak rekan pemimpin sayap-kiri di wilayah tersebut berkumpul mendukung dia dan menyerukan penyelesaian damai bagi krisis itu.
Morales, pemimpin paling lama di Amerika Latin, menang dalam pemilihan umum 20 Oktober, tapi penundaan hampir satu hari dalam penghitungan suara menyulut dugaan kecurangan dan mengakibatkan terjadinya protes, pemogokan dan penutupan jalan.
Pada Jumat malam (8/11/2019), stasiun televisi lokal memperlihatkan dan wartawan Reuters menyaksikan polisi di beberapa kota besar Bolivia berpawai bersama pemrotes dalam aksi nyata pembangkangan dan bergabung untuk meneriakkan slogan yang biasa digunakan oleh oposisi.
Yang menambah tekanan atas Morales, Angkatan Bersenjata mengatakan di dalam satu pernyataan pada Sabtu "bahwa kami takkan pernah menghadapi rakyat, yang buat mereka kami memiliki kewajiban, dan kami akan selalu menjamin perdamaian, hidup berdampingan dan pembangunan tanah air kami".
"Kami berada pada hari-hari yang menentukan dan bahkan jam menuju takdir negeri ini," kata Carlos Mesa, runner-up dalam jajak pendapat Oktober, kepada wartawan, sebagaimana dilaporkan Reuters, yang dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu, 10 November 2019.
Di satu cuitan pada Sabtu dini hari, Morales kembali menyampaikan tuduhan bahwa oposisi menyelenggarakan kudeta terhadap negara.
Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang mengatakan sebagian perwira polisi telah "meninggalkan peran konstitusional untuk menjamin keamanan masyarakat dan lembaga negara".
Dalam satu konferensi pada malam hari yang sama, Morales menyerukan pertemuan daruart dengan empat partai politik utama yang memiliki wakil di Parlemen. Sampai Sabtu sore, dua partai oposisi telah menolak undangan Morales dan satu partai telah menerimanya.
Presiden Bolivia tersebut juga mengundang organisasi internasional termasuk Vatikan, PBB dan Organisasi Negara Amerika (OAS), yang melakukan audit pemilihan umum. []
