Menteri Yang Tak Lanjutkan Visi Misi Mesti Dijewer

Presiden PKS Sohibul Iman minta agar Presiden Jokowi menjewer menteri yang tidak melanjutkan visi misi menteri sebelumnya
Acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk “ Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan” yang diadakan di Aula DPP PKS pada 20 Januari 2020. (Foto: Tagar/Husen Mulachela).

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) jewer para menteri yang tidak melanjutkan visi misi sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan Sohibul dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk “Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan” yang diadakan di Aula DPP PKS pada 20 Januari 2020. 

Selain Sohibul, acara ini juga turut menghadirkan mantan menteri KPP, Susi Pudjiastuti, dan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta. “Saya sepakat dengan prinsip Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian presidennya tetap, visi misinya tetap, terus ada menteri yang tidak melanjutkan visi misi sebelumnya, kan mestinya dijewer,” kata Sohibul.

“Atau mungkin saya tidak tahu, jangan-jangan visi misi Pak Jokowi sudah berubah,” lanjutnya. Sebelumnya, Sohibul menyinggung prinsip Presiden Jokowi yang pernah dikemukakan di awal kepemimpinannya perihal tidak adanya visi misi dari para menteri secara pribadi.

“Dua periode kepemimpinan Pak Jokowi, di awalnya itu selalu menyebutkan bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden,” Ujar Sohibul. “Artinya, kalau presidennya tetap, sekalipun menterinya berganti, harusnya kebijakannya sama. Karena tidak boleh menteri membuat visi misi sendiri,” lanjutnya.

Selain itu, terkait persoalan eksploitasi sumber daya di laut Natuna oleh China, Sohibul berharap agar prioritas di dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kesepakatan antara pemerintah dengan para anggota DPR lebih diutamakan.

“Sangat simpel sebetulnya, ya memang kemudian pasti ada persoalan yang ternyata kita tidak punya (kapal patroli) kosgard yang memadai. Saya kira itu urusan lain,” ujarnya.

“Bagaimana kita meletakan prioritas di dalam pembiayaan APBN. Kalau kita menganggap ini adalah sebagai wilayah yang penting dan strategis, saya kira kita kemudian harus ada konsensus antara pemerintah dengan yang ada di DPR,” lanjut Sohibul.

Di samping itu, ia juga meminta agar para pejabat lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Menurutnya ada beberapa pernyataan dari para pejabat yang secara tidak langsung mampu mengurangi semangat masyarakat dalam menjaga kedaulatan NKRI.

“Tapi juga jangan kemudian muncul ungkapan-ungkapan, justru karena kosgard kita lemah maka wajar ada kapal asing masuk. Saya kira yang begini-begini bikin masyarakat ini demotivated,” katanya.

Di akhir acara diskusi tersebut, Sohibul meminta salah satu tamunya, Susi Pudjiastuti, untuk sering berkunjung ke kantor PKS. “Rajin-rajinlah hadir di PKS bu (Susi), insyaallah PKS akan welcome,” tutupnya. []

Berita terkait
Susi Pudjiastuti Angkat Bicara Soal China di Natuna
Kehadiran kapal-kapal nelayan China yang didukung kapal penjaga pantai di Laut Natuna jadi masalah karena itu masuk ZEE Indonesia
Daftar Harta Karun Natuna Incaran Pencuri Ikan Dunia
Seberapa besar potensi ikan di Natuna? Berikut daftar harta karun Natuna yang menjadi incaran pencuri ikan dari berbagai negara di dunia.
Natuna Memanas, Berdayakan Armada Coast Guard
Dewan Penasihat HNSI Bambang Haryo Soekartono menilai, klaim China atas perairan Natuna bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengamanan.
0
Ketok Palu Tingkat I Tiga RUU DOB Papua Akan Putuskan DPR Siang Hari Ini
Panitia Kerja (Panja) 3 RUU DOB Papua akan kembali menggelar rapat pengambilan keputusan Tingkat I terkait dengan pembagian batas wilayah.