Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut berdasar penjelasan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Ujian Nasioal tidak dihapus pada 2021 tetapi dievaluasi.
Itu nanti bisa berfungsi untuk evaluasi untuk bahan perbaikan kepada guru.
"Yang disampaikan ke saya bukan dihapus, dimodifikasi dan memang harus dievaluasi kan," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Menurutnya, yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi Ujian Nasional adalah guru, satuan pendidikan, dan pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
"Soal namanya, kemudian bentuknya seperti apa, itu engga ada masalah. Yang penting harus ada evaluasi itu. Dan nanti akan dimodifikasi, diperbaharui, sesuai dengan perubahan, karena sudah cukup lama ujian nasional," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Baca juga: Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional Pada 2021
Muhadjir menekankan jika ujian pembaruan ujian nasional atau ujian akhir itu hal yang biasa. Namun untuk menghapus itu hanya soal nama saja yang berbeda, karena rujukannya adalah Undang-undang.
"Dulu ada namanya ujian penghabisan, kemudian berubah menjadi ujian negara, sekarang menjadi ujian nasional. Itu soal nama, yang penting, hakikatnya itu evaluasi, evaluasi yang dilakukan oleh negara sesuai amanat UU Sisdiknas," tutunya.
Sehingga, lanjut mantan Mendikbud itu, kemungkinan ke depan UN itu akan berubah nama dan pelaksanaan teknisnya saja. Misal bisa dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran.
"Itu nanti bisa berfungsi untuk evaluasi untuk bahan perbaikan kepada guru, ketika mengajar, sehingga murid yang sudah dievaluasi itu bisa diperbaiki sebelum dia selesai," katanya.
Baca juga: Komisi X DPR Ragu Ujian Nasional Dapat Dihapus Total
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim telah mengumumkan penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai 2021 mendatang saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Desember 2019.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem.
Nadiem berencana mengganti UN dengan sistem Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. []
