Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengaku tidak kaget dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional mulai 2021. Menurutnya, rencana itu sebenarnya sudah ada sejak 2014 lalu.
Tidak berdampak pada intervensi pemerintah pada wilayah yang tertinggal kualitas pendidikannya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut UN menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena menjadi satu-satunya barometer kelulusan siswa. Sebenarnya, lanjut dia, ketika Mendikbud dijabat Anies Bawedan UN hanya dijadikan sebagai bahan pemetaan kualitas pendidikan.
"Seiring dengan banyaknya kritik KBM (kegiatan belajar mengajar) selama 3 tahun tapi ditentukan saat UN, sehingga saat Mendikbudnya Anies Baswedan UN tak lagi menentukan kelulusan, tapi hanya sebagai bahan pemetaan," katanya.
Namun, sayangnya ketika Mendikbudnya Muhadjir Effendi, hasi pemetaan dari UN tidak dipublikasi. Sehingga tidak kebijakan yang dijadikan rujukan untuk memperbaiki sistem pendidikan di setiap wilayah di Indonesia.
"Bahkan tidak berdampak pada intervensi pemerintah pada wilayah yang tertinggal kualitas pendidikannya," tutur anggota legislatif yang telah menjabat sejak 2014 ini.
Lebih lanjut, Fikri merasa tidak kaget dengan pengumuman Nadiem yang tidak lagi menggunakan UN. Karena pada dasarnya sistem pengganti yang akan digunakan sama namun secara prakteknya yang berbeda.
"UN mau dihapus, itu tak perlu terkejut, juga tak usah buruk sangka bakal ganti judul saja. Hakikatnya masih jalan dengan orientasi berbeda," ucap anggota DPR dari Dapil Jateng IX wilayah Tegal dan Brebes ini.
Menurut Fikri, saat ini siswa sebelum lulus sekolah itu juga masih melewati beberapa kali ujian selain UN. Seperti Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
"Jadi UN hanyalah salah satu dari metode penilaian pendidikan yang sampai hari ini dilaksanakan di Indonesia, kalau UN dihapus masih berjalan metode lain yakni US dan USBN. Artinya kita menyerahkan sistem penilaian kepada sekolah atau satuan pendidikan." ucap Fikri.
Kendati demikian, Fikri meragukan Nadiem bakal menghapus total UN di seluruh Indonesia. Sebab pertimbangannya adalah UN maupun USBN diciptakan sebagai salah satu proyek nasional saat itu.
yakin UN maupun USBN tak akan diganti total karena ini proyek yang skalanya nasional," kata dia."Tapi saya pribadi kok yakin UN maupun USBN tak akan diganti total karena ini proyek yang skalanya nasional," kata dia.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai 2021 mendatang. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Desember 2019.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem.
Menurutnya, pelaksanaan UN selama ini dinilai banyak bermasalah, sehingga ke depan dia sudah memiliki beberapa pertimbangan untuk mengganti UN dengan sistem Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Nadiem menyebut sejumlah survei yang telah dilakukan terhadap orang tua, siswa, dan guru terungkap materi yang digunakan dalam UN cenderung padat. Sehingga, siswa hanya tidak memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kompetensinya. []
