Menkeu: Penerimaan Negara Kembali Turun Rp32 Triliun

Kementerian Keuangan menyampaikan asumsi makro ekonomi 2021 di hadapan DPR-RI sekaligus proyeksi penerimaan dan belanja negara 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra/wsj)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebut akan terjadi penurunan asumsi penerimaan negara di penghujung tahun dari semula Rp 1.776,4 triliun menjadi Rp 1.743,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa selisih Rp 32,8 triliun tersebut diprediksi bersumber dari lemahnya penerimaan pajak akibat tekanan pandemi.

“Dikarenakan perkembangan penerimaan perpajakan hingga periode Agustus ini dan diproyeksikan hingga akhir tahun memang baseline akan lebih rendah dari Perpres 72/2020,” ujarnya dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 11 September 2020.

Sehingga, kata Menkeu, perlu dilakukan perubahan agar menggambarkan kondisi realistis yang dihadapi. Namun demikian, di tengah penurunan target penerimaan pajak, target penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan meningkat Rp 1,5 triliun dengan ekstensifikasi barang kena cukai dan PNBP ditargetkan naik Rp 4,7 triliun.

“Sedangkan dari sisi belanja negara, ada kenaikan untuk subsidi LPG sebesar Rp 2,4 triliun sebagai akibat penambahan volume LPG dari semula dalam RAPBN 7,0 juta menjadi 7,5 juta MT dan dana bagi hasil turun Rp 800 triliun,” tuturnya.

Pada pertemuan tersebut Sri Mulyani juga memaparkan beberapa hal terkait dengan postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Beberapa indikator makro ekonomi yang menjadi acuan pemerintah dan parlemen untuk tahun depan antara lain pertumbuhan ekonomi 5,0 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.600, tingkat bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia US$ 45 perbarel, lifting minyak bumi 705.000 barel perhari, lifting gas bumi 1 juta barel setara minyak perhari, dan cost recovery sebesar US$ 8,0 miliar.

“Sedangkan untuk sasaran dan indikator pembangunan yang disepakati yaitu tingkat pengangguran 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen, gini ratio 0,377-0,379, Indeks Pembangunan Manusia [IPM] 72,78-72,95, nilai tukar petani 102, serta nilai tukar nelayan 104,” kata Menkeu.

Berita terkait
Menkeu Arab Tolak Prediksi IMF Soal Ekonomi Suram
Menkeu Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan menyangkal menyangkal pernyataan IMF yang menyebutkan bahwa ekonomi negara itu akan suram.
Menkeu Tanggapi Isu Cetak Uang ala Burden Sharing
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan resmi terkait dengan polemik burden sharing Bank Indonesia
Revisi UU Potensial Gerus Independensi Bank Sentral
Rencana amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dikhawatirkan bakal mengurangi ketegasan bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter
0
Sejarah Ulang Tahun Jakarta yang Diperingati Setiap 22 Juni
Dalam sejarah Hari Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Simak sejarah singkatnya.