Jakarta - Kasus Baiq Nuril Maknun kembali berlanjut setelah permohonan PK (peninjauan kembali) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada 5 Juli 2019. Langkah selanjutnya yang dilakukannya adalah mengajukan proses permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemberian amnesti ini diharapkan mampu menjadi jalan keluar atas kasus yang menimpa Baiq Nuril dan memenuhi rasa keadilan. Baiq Nuril menulis surat yang berisi curahan hatinya kepada Presiden Jokowi agar memberikan amnesti kepadanya.
amnesti itu kan hak dari presiden
Menanggapi tentang amnesti bagi Baiq Nuril, pengamat hukum pidana Universitas Krisnadwipayana, Dimas Arya Aziz memberikan komentarnya. Dia berbicara tentang seberapa besar kemungkinan Presiden Joko Widodo akan memberikan amnesti.
“Sebelumnya gini ya, amnesti itu kan hak dari presiden ya. Hak warga negara juga untuk meminta, mengajukan permohonan amnesti pada presiden,” jelas Dimas kepada Tagar, Kamis, 11 Juli 2019.
“Kalau soal kemungkinan, gini mekanisme dalam pemberian amnesti ini memang hak presiden kan, tapi tidak serta merta langsung bebas memberikan. Presiden harus meminta tanggapan dari DPR. Nah ini nanti dikaji dulu sama stafnya, apakah iya dia layak untuk diberikan amnesti. Tapi saya berharapnya sih, presiden berani memberikan amnesti kepada Baiq Nuril,” kata Dimas.
Kelebihan dan Kekurangan Pemberian Amnesti
Pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril tentunya akan menimbulkan risiko yang dihadapi pemerintah. Salah satu risikonya adalah akan adanya permohonan amnesti pada kasus lainnya.
“Nantinya kalau ada pihak-pihak yang juga menginginkan amnesti, ini adalah risiko ya untuk suatu perubahan. Kalau misalnya diberikan, ini adalah sebuah terobosan baru. Hal-hal yang baru di luar kebiasan itu kan selalu beriringan sama risiko,” kata Dimas.
Saya harap presiden berani memberikan amnesti kepada Baiq Nuril
“Tidak menutup kemungkinan latah terkait amnesti ini terjadi juga. Maka dari itu, diperlukan pertimbangan urgensinya. Harus tepat sasaran. Apakah Baiq Nuril ini penting sampai harus diberikan amnesti,” tandasnya.
Tak hanya risiko, pemberian amnesti oleh presiden juga tentunya akan memberikan pandangan positif pada pemerintah soal penegakan hukum. Hal ini juga tentunya bisa menciptakan rasa percaya di masyarakat tentang keadilan.
“Saya harap presiden berani memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Karena jikalau bisa dikasih amnesti, ini jadi momen tepat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah ini hadir, presiden hadir untuk melindungi masyarakat. Maka dari itu, perlu kehadiran presiden dengan amnestinya. Memberikan preseden baik pada penegakan hukum ke depannya,” ungkapnya.
Amnesti menjadi cara terakhir Baiq Nuril agar terbebas dari hukuman kurungan penjara serta denda sebesar Rp 500 juta.
Banyak pihak yang juga mendukung dilakukannya upaya ini. Pada Rabu, 10 Juli 2019, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menandatangani jaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Baiq Nuril.
“Saya harapkan Komisi III dapat segera bertemu dengan Jaksa Agung untuk menyampaikan surat jaminan tersebut,” ujar Rieke, dikutip dari Antara, Kamis, 11 Juli 2019.
“Selama proses pengajuan permohonan amnesti, maka bisa saja Baiq Nuril dieksekusi oleh Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan melakukan eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Karena itu, saya memberikan jaminan kepada Baiq Nuril untuk ditangguhkan penahanannya selama proses pengajuan permohonan amnesti,” ujarnya,
Baca juga:
