UNTUK INDONESIA
Megawati Soekarnoputri, PDIP dan Jatah Menteri Jokowi
Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) bersama Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (kanan) pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis 8 Agustus 2019. (Foto: Antara/Nyoman Budhiana)

Jakarta - Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan belum lama ini meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Dr. Marianus Kleden mengatakan Megawati telah melakukan kesalahan dengan meminta jatah menteri kepada Jokowi.

Jika dibaca secara semiotik, pernyataan Megawati justru mengonfirmasi sebuah anomali komunikasi.

"Menurut saya, Megawati telah melakukan kesalahan dengan menekan Jokowi dalam kongres di Bali, saat beliau terkesan goyun meminta jatah kursi menteri, karena partai yang dipimpinnya menang dalam hajatan politik Pemilu 2019," kata dia.

Jokowi punya gaya sendiri untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai presiden saat menjawab permintaan Megawati.

Berbeda dengan Marianus Kleden, pengamat politik Mikhael Rajamuda Bataona dari Unwira Kupang malah mengatakan permintaan Megawati soal jatah menteri membuktikan Megawati Soekarnoputri tidak bisa mendikte Presiden Joko Widodo.

"Jika dibaca secara semiotik, pernyataan Megawati justru mengonfirmasi sebuah anomali komunikasi. Jika selama ini semua orang berpikir bahwa Megawati bisa mendikte Jokowi, maka ini menjadi bukti bahwa Jokowi ternyata tidak bisa didikte, bahkan oleh Megawati sekalipun," kata dia.

Akibat kesulitan itu, Megawati lalu sengaja membuka permintaan soal jatah menteri untuk PDIP, secara terbuka dalam forum kongres PDI Perjuangan.

Apa yang dikatakan Megawati itu bisa dinilai sebagai sebuah konfirmasi psikologis, akan kerisauan Megawati tentang derasnya arus tekanan ke Jokowi dari semua ketua umum partai soal jatah menteri untuk anggota koalisi.

"Inilah yang membuat Megawati membuat semacam contra opinion untuk mengimbangi manuver partai-partai tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan guyon sarkastis di hadapan para tamu, termasuk para ketua umum partai, bahwa PDIP sebagai partai pemenang harusnya punya jatah menteri lebih banyak," kata Rajamuda Bataona.

Artinya secara semiotik, bisa dibaca bahwa permintaan jatah menteri dari Megawati adalah semacam konfirmasi bahwa Jokowi justru sulit ditekan bahkan oleh Mega sekalipun. 

Megawati yang adalah bos partai di mana Jokowi adalah petugas partai pun harus menggunakan forum kongres untuk mengunci Jokowi.

Ia mengatakan Megawati hanya mau memberi pesan tegas ke Jokowi bahwa Jokowi harus memperhatikan PDIP karena sudah berdarah-berdarah berjuang memenangkan Jokowi.

Namun, sikap politik yang ditunjukkan Megawati itu justru dinilai hanya merusak watak sistem pemerintahan yang menganut presidensial.

"Ramai-ramainya parpol meminta kursi menteri, ini sesungguhnya sikap merusak watak presidensial dari kabinet kita," kata Marianus Kleden.

Menurut dia, kekuasaan parpol sesungguhnya confined within the boundaries of parliament.

"Kalau parpol melanggar justru dia merusak tatanan negara," katanya.

Jokowi harus tampil sebagai strong president seperti Bung Karno dan Soeharto yang tidak mau dirinya diintervensi oleh partai.

Indonesia pernah punya pengalaman buruk dengan kabinet parlementer, dan Jokowi akan kesulitan bila partai-partai terus merengek meminta kursi kabinet. []

Baca juga: 

Berita terkait
Hubungan Megawati dan SBY Penentu Demokrat Gabung Jokowi
Pengamat Politik sekaligus Pangi Syarwi Chaniago ragu Partai Demokrat masuk dalam koalisi Pemerintahan Jokowi.
Denny Siregar: Akar Perseteruan Megawati-Surya Paloh
Dengan tegas Jokowi menjawab tentang struktur kabinet barunya kelak, terutama posisi Jaksa Agung. Tulisan opini Denny Siregar.
PDIP Tak Berdaya Tanpa Megawati Soekarnoputri
Terpilihnya kembali Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dinilai partai tersebut tak berdaya tanpa putri Bung Karno itu.
0
UAS Mengundurkan Diri Sebagai PNS di UIN Suska Riau
UAS resmi mengundurkan diri sebagai PNS di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska), Pekanbaru, Riau.