Oleh: Denny Siregar*
"Jaksa agung pasti bukan dari partai politik.."
Tegas Jokowi saat ditanya wartawan tentang struktur kabinet barunya kelak, terutama posisi Jaksa Agung. Dan perkataan Jokowi ini menambah aroma ketegangan antara partai koalisi dengan partai Nasdem ?
Loh, ada apa dengan Nasdem ??
Rumours beredar pada waktu pemilihan legislatif bahwa Nasdem sedang menggunakan "alat kekuasaan" untuk menekan pejabat di daerah yang berasal dari partai politik tertentu supaya pindah ke Nasdem, kalau tidak mereka akan bermasalah.
Jaksa Agung itu alat negara, bukan alat kekuasaan apalagi alat politik.
Yang disebut alat kekuasaan adalah posisi Muhammad Prasetyo, politisi Nasdem, yang menjabat Jaksa Agung.
Andi Arief dari Demokrat pernah membuat tweet itu tahun 2018 lalu, bahwa "Kejaksaan jadi alat politik Nasdem". Tweet Andi Arief ini merujuk kabar Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut, pindah ke Nasdem.
Bahkan kader Demokrat, Yan Harahap, juga mentweet, "Ketua DPD Demokrat Sulut membelot ke Nasdem. Sebelumnya ia diduga terkait kasus dana banjir yg sedang diusut Kejagung."
Bukan hanya Demokrat, Golkar pun dikabarkan kesal karena Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pindah ke Nasdem. Dan banyak lagi cerita bahwa pejabat di daerah ditekan untuk pindah ke Nasdem karena mereka punya masalah.
Polemik dan kontroversi bertebaran sejak 2018 tentang perpindahan kader terbaik partai ke Nasdem. Dan itu dihubungkan langsung karena Jaksa Agung adalah kader Nasdem.
Suparji Ahmad, pengamat hukum dari Al Azhar, mengatakan kalau "Jaksa Agung itu alat negara, bukan alat kekuasaan apalagi alat politik. Banyak kepala daerah dari kader partai tertentu lalu berbalik bergabung ke Nasdem, karena ada indikasi kuat tersandera.."
Meskipun Surya Paloh Ketua umum Nasdem berkata dia tidak mengemis jatah kursi Menteri, tetapi dia tetap saja masih melirik kursi Jaksa Agung. "M Prasetyo bukan orang partai pertama yang jadi Jaksa Agung. Dulu ada Baharudin Lopa.." Katanya.
Kemungkinan besar inilah sumber ketegangan antara Megawati dan Surya Paloh sekarang ini, sehingga Mega bahkan tidak menyebut nama Surya Paloh saat kongres ke V PDIP di Bali kemarin.
Surya Paloh juga merasa bahwa ia akan "dibuang" dari koalisi, sehingga perlu juga menggertak dengan menggandeng Anies Baswedan saat Mega menggandeng Ahok di partainya.
Seru, saudara-saudara..
Kemungkinan peta di 2024 akan berubah total.
Nasdem dan PDIP yang kemarin berkawan, bisa jadi akan berhadap-hadapan. Apalagi ketika Jokowi mempreteli kursi Jaksa Agung dan Menteri Perdagangan, dua jabatan strategis yang disukai Nasdem karena berhubungan dengan "kebijakan".
Auuuuu... Jadi pengen seruput kopi dulu.
*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
Baca juga:
- Ini Tantangan RI ke Depan Menurut Surya Paloh
- Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak Minta Jatah Menteri
- Surya Paloh dan Jatah Menteri Jokowi
