Jakarta - Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan tidak ada gagasan pemikiran yang progresif kebangsaan menjelang kongres PDI Perjuangan di Bali, kecuali mempertahankan Megawati sebagai ketua umum.
"Kenyataan ini menunjukkan bahwa para kader PDI Perjuangan sedang mengalami ketidakberdayaan jika ketua umum partainya diganti figur lain," kata Ahmad Atang seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 10 Agustus 2019.
Ahmad Atang menambahkan terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan merupakan langkah mundur.
Megawati telah gagal melakukan restorasi politik di internal PDIP.
"Terlihat sangat jelas bahwa kongres kali ini, PDIP mengalami stagnasi berpikir, dan Megawati telah gagal melakukan restorasi politik di internal PDIP," kata Ahmad Atang.
"Mestinya, sekarang ini saatnya Megawati membangun sistem untuk alih generasi, agar pendekatan figur yang selama ini menjangkiti internal PDIP harus disudahi, dan Megawati mengawal proses ini hingga 2024," lanjutnya.
Pertarungan kepemimpinan nasional dalam ajang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, menurut Atang, merupakan arenanya kaum milenial. Tokoh tua yang selama ini mendominasi format politik nasional harus memberikan panggung kepada kaum milenial untuk maju memimpin bangsa ini.
Sejak 20 Tahun Lalu
Megawati Soekarnoputri yang terlahir dengan nama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, secara aklamasi telah dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 dalam Kongres V partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran itu di Hotel Inna Grand Bali Hotel, Sanur, Kamis, 8 Agustus 2019.
Sedikit kilas balik, Hotel Inna Grand Sanur Beach di Sanur punya "kedekatan" tersendiri dengan Megawati, karena hotel ini dibangun oleh Presiden Soekarno pada 1963 dan selesai pembangunannya pada 1966.
Meskipun berat sekali, tapi karena saya berpikir demi kepentingan bangsa dan negara, maka saya dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima tugas ini.
Putri pasangan Ir Soekarno dan Fatmawati yang sempat menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia dalam periode 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 itu hanya menyampaikan terima kasih kepada para peserta kongres yang telah mempercayai dia kembali untuk menjadi ketua umum.
"Terima kasih saya telah mendapat tugas berat disuruh lagi menjadi Ketua Umum PDIP. Meskipun berat sekali, tapi karena saya berpikir demi kepentingan bangsa dan negara, maka saya dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima tugas ini," kata wanita kelahiran Yogyakarta 23 Januari 1947 itu.
Dalam usia 72 tahun, Megawati masih mau menerima tugas dan tanggung jawab yang maha berat itu hingga usianya ke-77 tahun pada 2024, sebagai ketua umum partai sejak 20 tahun lalu.
"Alhamdulillah saya diminta secara aklamasi oleh 34 DPD dan sekarang dengan penuh penghormatan dan kehormatan dipilih oleh utusan partai di dalam bagian AD/ART kita yaitu sebuah institusi tertinggi partai yang namanya kongres partai yang kelima," ucap Megawati.
Putri Bung Karno ini mengatakan, dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta, sebanyak 34 DPD telah menyampaikan usulan meminta dirinya kembali sebagai ketua umum. Dan, Megawati pun dipilih secara aklamasi, dalam sebuah sidang tertutup pada hari pertama Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar-Bali, Kamis malam, 8 Agustus 2019.
Ibunda dari Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, dan Mohammad Rizki Pramata, ini kemudian menjelaskan kepada media tentang proses pemilihan yang berlangsung secara tertutup itu.
"Sebelumnya saya minta maaf karena telah dikonfirmasikan tadinya, bahwa kalau saya dikukuhkan itu akan menjadi sidang terbuka. Tapi ternyata tadi begitu cepatnya," ujar Megawati.
Seharusnya, sebelum DPP partai demisioner harus dibacakan pertanggungjawaban terlebih dulu. Namun pada sidang tertutup itu disepakati pertanggungjawaban tidak perlu dibacakan, dan seluruh utusan kongres yang terdiri dari perwakilan DPD dan DPC PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, semua menyampaikan dapat menerima pengukuhan Megawati sebagai ketua umum secara aklamasi.
"Itu semua berjalan cepat, maka kelihatannya agak terabaikan untuk membuka sidang, karena nanti harus break dulu, baru lalu pengukuhan. Itu saya kira kronologi persidangan pada malam hari ini," kata Megawati.
Ia menambahkan untuk pembentukan struktur DPP partai, Megawati selaku ketua umum diberikan hak prerogratif untuk menyusun strukturnya. []
Baca juga:
- Megawati Umumkan Struktur PDIP Terbaru, Ini 27 Kadernya
- Pilpres 2024, Prabowo-Puan vs Prabowo-Prananda
