UNTUK INDONESIA
Malioboro Yogyakarta Belum Perlu Ditutup
Legislatif Kota Yogyakarta menyebut kawasan Malioboro belum perlu ditutup. Begini alasannya.
Sebuah papan pengumuman dipasang di depan salah satu pintu masuk Pasar Beringharjo yang berada di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. (Foto: Tagar/Kurniawan Eka Mulyana)

Yogyakarta - Kawasan Malioboro dalam beberapa hari terakhir heboh lantaran sejumlah pedagang kaki lima (PKL) terkonfirmasi positif Covid-19. Termasuk pedagang sayuran di Pasar Beringharjo yang juga ada di kawasan jujugan wisatawan tersebut.

Meski begitu kalangan legislatif Kota Yogyakarta beranggapan belum perlu adanya penutupan kawasan Malioboro. "Meski sebaran Covid-19 makin meluas, kami kira belum perlu ada penutupan di kawasan Malioboro," jelas Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, Rabu, 16 September 2020.

Susanto mengatakan, jika dilakukan penutupan, maka hampir dipastikan yang terkena dampak signifikan adalah para pelaku usaha. Akan tetapi, dia berpendapat, pemerintah perlu melakukan pengetatan mengenai prosedur dan perilaku berdagang. 

Baca Juga:

"Penutupan belum perlu, kami hanya berusaha mendorong agar dilakukan simulasi, supaya pengetatan bisa dilakukan, untuk mengantisipasi munculnya klaster-klaster baru di lingkungan usaha," ujarnya dia.

Menurutnya, simulasi penanganan Covid-19 yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta ini selaras dengan apa yang sudah diterapkan pada hotel atau restoran. Pasalnya, Susanto menilai, unit usaha seperti warung, maupun PKL, selama ini terbilang kurang mendapat perhatian pemerintah.

Penutupan belum perlu, kami hanya berusaha mendorong agar dilakukan simulasi.

"Padahal, di sana ada celah yang bisa jadi pintu penularan virus. Makanya, harus disimulasikan, sekaligus dijadikan protap termasuk di kawasan Malioboro dan Pasar Beringharjo juga tentunya," terang dia.

"Jadi, simulasi tidak hanya di hotel dan restoran yang telah terdaftar di PHRI saja. Memang, kita apresiasi simulasi itu. Tapi, yang tidak tergabung di PHRI kan masih terlupakan, sehingga harus diterapkan, dengan diperinci sesusi kondisi di lapangan," tutur dia.

Baca Juga:

Dengan adanya simulasi terkait protokol kesehatan, lanjutnya, maka para pelaku usaha otomatis mendapat edukasi memadahi, sehingga bisa lebih tertib ke depannya. Dia pun menyadari, selama ini, masih banyak pedagang yang menganggap enteng ancaman Covid-19 di lingkungannya.

"Melalui simulasi itu, sekaligus memberikan edukasi pada pedagang yang masih mengganggap remeh Covid-19. Soal pemakaian masker itu jadi yang utama, karena di beberapa titik yang menjadi pusat keramaian kan masih banyak sekali yang mengabaikan," tegas dia.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu juga berharap agar Pemkot Yogyakarta bisa melakukan upaya deteksi secara ketat, pada siapa saja yang masuk Pasar Beringharjo. Deteksi dilakukan tidak hanya pengunjung, namun juga mencakup para pedagang yang sehari-hari datang lebih awal.

Baca Juga:

"Keriuhan pasar tradisional kan sangat hebat. Jadi, harus dideteksi sedini mungkin. Akan kami diskusikan bersama tim gugus tugas maupun Disperindag, untuk memperketat teman-teman Kamtibmas pasar supaya bisa melakukan screening ketat sejak pagi," tuturnya.

Susanto pun mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan para petugas yang ada di lapangan.

"Terus terang, kami apresiasi mereka yang ada di garda depan, seperti Kamtibmas pasar, atau Jogoboro. Karena itu, mereka harus divasilitasi untuk menunjang keselamatannya ketika bertugas dengan pengadaan multi vitamin, serta rapid, maupun swab test," tandasnya. []

Berita terkait
Polda DIY Bagi-bagi 200.000 Masker di Malioboro
Polda DIY membagikan 200.000 masker di Malioboro Yogyakarta. Selain itu, juga melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan.
Perlu Penataan Lapak PKL Malioboro Yogyakarta
Pemda DIY meminta agar ada penataan PKL di Malioboro Yogyakarta menyusul satu PKL meninggal karena terpapar corona.
Dinpar DIY Sebut Malioboro Belum Perlu Dievaluasi
Dinas Pariwisata DIY menyebut Malioboro belum perlu dievaluasi meski satu PKL di kawasan tersebut meninggal dunia akibat terpapar corona.
0
Hambat Rentenir Desa, Kemendes PDTT Kembangkan 5.300 LKD
Kemendes PDTT dan OJK, sepakat mengembangkan Lembaga Keuangan Desa untuk menghambat rentenir dan menurunkan tingkat kemiskinan di Desa.