Dairi - Liquified petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram (Kg) langka di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara. Jikapun ada, dijual jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) oleh kios pengecer. Sementara pangkalan kebanyakan tutup.
Informasi dihimpun Tagar dari berbagai sumber pada Rabu, 11 Maret 2020. Hartop Nababan, penduduk Tigalingga, Kecamatan Tigalingga ditemui di Sidikalang menyebut, harga LPG 3 Kg di daerahnya dibeli masyarakat dengan harga rata-rata Rp 27 ribu per tabung.
"Kadang harga di atas Rp 27 ribu, kalau mendekati hari besar. Kalau di pangkalan kami tak tau berapa (dijual)," katanya.
Terpisah, seorang penduduk Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, tidak bersedia ditulis namanya, menyebut pasaran LPG 3 Kg di antara Rp 24 ribu hingga Rp 27 ribu per tabung.
"Abang saya punya grosir di situ. Dia jual Rp 24 ribu. Kalau di kios lain, kabarnya Rp 27 ribu per tabung," kata dia.
Sementara itu, seorang ibu rumah tangga, boru Kudadiri di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo menyebut, kelangkaan LPG 3 Kg di daerah itu telah berlangsung sejak awal Januari lalu.
Pemkab harus peka atas permasalahan mendasar. Tidak perlu banyak rencana, akan begini akan begitu
"Di kios pun sudah jarang sekarang. Kalaupun ada harganya mahal. Tadi malam kami beli, Rp 27 ribu," katanya.
Ditambahkan, sebelumnya ada pangkalan LPG di desa itu. Namun kini, sudah tutup. "Kabarnya sudah tutup. Nggak pernah lagi memang buka," tambahnya.
Terkait LPG dijual di atas HET itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Dairi Charles Bantjin, dikonfirmasi lewat WhatsApp menyebut akan menurunkan tim mengecek kondisi itu.
"Ok, Lae. Coba kusampaikan langsung ke Disperindag ya, supaya langsung bergerak ke sana," kata Charles.
Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Korda Kabupaten Dairi, Marulak Siahaan menyikapi kelangkaan dan mahalnya LPG itu mengatakan, Pemerintah Kabupaten Dairi harus lebih peka atas permasalahan mendasar di tengah masyarakat.
"Kita tau bahwa ada anggaran untuk pengawasan barang bersubsidi. Di mana anggaran itu? Jangan pula ada unsur korupsi di situ. Pemkab harus peka atas permasalahan mendasar. Tidak perlu banyak rencana, akan begini akan begitu," sebut Marulak.[]
