UNTUK INDONESIA
Kritik UU Cipta Kerja Bisa Memiliki Implementasi Positif
Johnny G Plate mengatakan kritik dari masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bisa berdampak baik terhadap pelaksanaannya.
Menkominfo Johnny G Plate (Foto:Tagar/dok.kominfo.go.id)

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan kritik dari masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bisa berdampak baik terhadap pelaksanaannya.

"Bahwa ada pendapat-pendapat kritis, pandangan-pandangan kritis, itu masukan yang bagus," kata Johnny dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf, di salah satu tv swasta, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020 malam.

Karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri dari sektor terkait klaster-klaster UU Ciptaker untuk membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas pada saat pembahasan peraturan pelaksana Omnibus Law tersebut.

"Sehingga pelibatan publik menjadi lebih intens dan aktif di dalamnya," kata Johnny. 

Negaranya, negara demokrasi dan kepentingan berpihak kepada yang banyak. Ya ada plus-minus di dalam negosiasi atau diskusi itu.

Baca juga: Suasana Demo Tolak UU Cipta Kerja di UGM Yogyakarta

Namun, Johnny mengingatkan bahwa politik demokrasi adalah untuk memihak kepentingan yang lebih banyak. Karena itu, selalu ada pertentangan-pertentangan yang dianggap plus atau minus di dalam politik demokrasi tersebut. 

"Tidak semua yang kita mau bisa diserap. Negaranya, negara demokrasi dan kepentingan berpihak kepada yang banyak. Ya ada plus-minus di dalam negosiasi atau diskusi itu. Sama seperti proses pembuatan Undang-Undang," kata Johnny. 

Mungkin saja ada yang minus bagi pihak tertentu, kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu, namun ada yang lebih baik untuk kepentingan terkini untuk kebutuhan Indonesia. Misalnya, dalam sektor telekomunikasi, pos, atau penyiaran. 

Menurut Johnny, di sektor penyiaran, UU Omnibus Law Cipta Kerja memberikan peluang digitalisasi dan 'analog switch off' (ASO). 

"UU ini membuka peluang bagi Indonesia yang sudah berkomitmen di dalam forum International Telecommunication Union (ITU) di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa itu seharusnya dunia penyiaran kita sudah melakukan digitalisasi, bahkan tahun 2020 seharusnya," kata Johnny. 

Di sektor telekomunikasi, UU Omnibus Law Cipta Kerja juga mencegah adanya investasi ganda bahkan triplet yang biasanya berbagi spektrum (spectrum sharing), dengan belanja modal (capital expenditure) yang luar biasa besar. 

Baca juga: KASBI, KPA, dan YLBHI Kompak Minta Jokowi Cabut UU Cipta Kerja

"UU ini mengatur di sektor spectrum sharing, sumber daya yang enggak bisa dipegang tapi sangat terbatas dan menjadi media utama digitalisasi nasional kita. Nah ini adalah hal-hal baik yang harus menjadi perhatian kita dan masih banyak lagi," kata Johnny. []

Berita terkait
BEM SI Tolak UU Cipta Kerja, Polisi Siagakan 6000 Personel
Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya menutup sebagian jalan di kawasan Istana Merdeka karena ada demo UU Cipta Kerja Polisi siapkan 6000 personel
Sosialisasi Naskah Final UU Cipta Kerja, Istana Gandeng MUI - NU
Pihak Istana menyampaikan naskah final UU Cipta Kerja diserahkan kepada MUI, NU dan Muhammadiyah untuk selanjutnya disosialisasikan.
Bamsoet Minta Sosialisasikan UU Cipta Kerja ke Ormas dan Warga
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta agar pemerintah terus berdialog dan menyosialisasikan esensi UU Cipta Kerja ke ormas dan warga.
0
Pujian Juri Pop Akademy untuk Chelsea asal Ruteng NTT
Keysilia Dwisulandi Ndagung tampil memukau nyanyikan lagu "Hanya Rindu" saat tampil di grup delapan top 40 pop Akademy Indosiar.