Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mensinyalir permintaan lockdown yang dibunyikan Komisaris Utama (Komut) PT. Pelindo I Refly Harun bermotif politik.
Pasalnya, Refly menyebut pemerintah menghindar dari sistem lockdown karena enggan membiayai kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Refly Harun Tidak Setuju Pengaktifan Darurat Sipil
Bisa-bisa keinginan lockdown ini punya motif politik untuk terjadinya kekacauan ekonomi, kekacauan sosial.
Aria berpendapat keinginan lockdown ataupun karantina wilayah yang dikemukakan pakar hukum tata negara tersebut bernuansa politik, efeknya dapat merusak ekonomi bangsa dan sosial.
Hal itu, kata dia, senada dengan permintaan yang sempat dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Bisa-bisa keinginan lockdown ini punya motif politik untuk terjadinya kekacauan ekonomi, kekacauan sosial dan tentunya juga bisa berdampak pada kekacauan politik. Karena hal yang sama juga pernah disampaikan Anies Baswedan, Jusuf Kalla," kata Aria kepada Tagar, Kamis, 2 April 2020.
Baca juga: Refly Harun Tidak Setuju Pengaktifan Darurat Sipil
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima (tengah) bersama Anggota Komisi VI Hendrik Lewerissa (kiri) dan Andre Rosiade (kanan) berbincang sebelum rapat Panja terkait Asuransi Jiwasraya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Dia menegaskan pernyataan Refly tidak pantas diucapkan hanya karena didasari asumsi yang tidak jelas. "Jadi saya pikir kurang pas pernyataan Pak Refly Harun yang tidak didasari atas asumsi-asumsi yang jelas dan cenderung bahwa itu adalah penguatan peta," ujarnya.
Selanjutnya, dia mengimbau agar para tokoh publik itu apabila ingin mengemukakan pendapat sebaiknya sesuai dengan Perppu yang telah dikeluarkan pemerintah terkait penanganan virus corona (Covid-19).
"Dan sebaiknya Refly Harun lebih mengacu atau mencermati apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan menurunkan Perppu yang isinya adalah perbaikan-perbaikan di sektor ekonomi untuk masyarakat," kata dia.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini tidak melarang sosok komisaris di salah satu perusahaan pelat merah tersebut memberikan kritikan kepada pemerintah. Namun, Aria Bima berharap kritikan harus bersifat membangun tanpa harus menimbulkan kegaduhan.
"Kritik sebenarnya yang konstruktif itu boleh-boleh saja. Apapun ini negara demokrasi. Dia sebagai komisaris ya silakan saja mau mengkritisi. Tapi, jangan kemudian seperti menggarisbawahi dengan penjelasan-penjelasan yang tidak komperhensif, tidak holistik, yang justru membuat kegaduhan nasional," ujarnya.
Selanjutnya, dia meminta Refly agar lebih menjaga pernyataannya terkait isu Covid-19, jangan sampai seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.
"Saya harap Refly Harun menjaga pernyataannya. Jangan bikin pernyataannya seperti Andi Arief. Dia itukan seorang intelektual, jadi pernyataan itu harus didukung oleh data dan berbagai fakta. Jangan salah mengucap. Itu cenderung masalah politik kalau sama kamu itu," ucap Aria Bima. []
