Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menanggapi pernyataan Komisaris Utama PT Pelindo I Refly Harun yang menyebut pemerintah enggan melakukan lockdown karena tidak mau menanggung kebutuhan masyarakat.
Aria mengatakan justru yang seharusnya dilockdown bukanlah wilayah, melainkan mulut orang-orang yang menginginkan hal tersebut. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai jika diterapkan sistem karantina wilayah, diyakini hal tersebut malahan menambah banyaknya korban yang terinfeksi virus corona (Covid-19).
Baca juga: Refly Harun Tidak Setuju Pengaktifan Darurat Sipil
Sudah mengharuskan 100 persen umatnya itu dilockdown mulutnya. Kalau tidak melakukan itu, bahkan ditangkap dan diberikan sanksi.
"Sebenarnya lockdown wilayah itu kan untuk melockdown mulut. Menurut saya sekarang ini lockdown mulut dengan mengadakan maskerisasi untuk masyarakat harus digerakkan. Masker non-medis dibikinkan," kata Aria kepada Tagar, Jakarta, Kamis, 2 April 2020.
Lantas, dia memberikan contoh dari negara-negara lainnya seperti, Italia, India, Spanyol dan Malaysia, setelah penerapan lockdown justru korban terinfeksi corona malahan semakin banyak.
Dia kembali menjelaskan, lockdown mulut yang dia maksud adalah dengan menggunakan masker agar tidak mudah memaparkan Covid-19 dari mulut seseorang yang sudah terinfeksi virus ke orang yang masih prima.
"Yang harus dilockdown itu adalah mulut. Lockdown mulut ini penting. Di seluruh ruang publik, kantor-kantor, dan seluruh di mana pergerakan orang atau pergerakan mulut harus dilockdown dulu, karena sumber pergerakannya adalah dari mulut yang terkena ke mulut yang masih sehat," ujarnya.
Jika lockdown mulut dilakukan, kata dia, orang-orang itu dipastikan masih dapat berinteraksi dengan aman tanpa harus risau dengan Covid-19.
"Jadi percuma dilockdown wilayah kalau tidak dilockdown mulutnya oleh bagaimana instruksi, bagaimana melakukan kanalisasi air liur sebagai penyebar Covid-19. Karena dengan masker yang bisa me-lockdown mulut ini, kita masih bisa bebas berbicara dan mendengar dengan menjaga jarak yang aman," ucapnya.
Dia berharap oknum-oknum yang ingin memberikan kritikan kepada pemerintah terkait penanganan virus corona, harus memberikan saran dengan cara yang bijaksana dan solutif.
Menurutnya, pemerintah tidak menerapkan kebijakan lockdown agar tidak berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi dia, tidak ada urgensinya jika lockdown wilayah dilakukan saat ini.
Oleh sebab itu, dia menyarankan Refly Harun terlebih dahulu harus membaca Perppu yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan Covid-19.
"Apakah dia tidak membaca yang berkaitan dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden, yang isinya adalah bagaimana memberikan penguatan ekonomi yang demikian kuat untuk hal yang menyangkut urusan rakyat," kata dia.
Baca juga: Jokowi Bantah Ada Daerah Lakukan Lockdown atau Karantina
Dalam hal ini Bima betul-betul mengapresiasi langkah pemerintah untuk tidak menerapkan lockdown.
"Jadi saya berpikir bahwa cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah saat ini luar biasa. Saya lihat ini (lockdown) tidak efektif menekan penyebaran corona," ucapnya.
Baginya, lockdown bahkan dapat memunculkan polemik baru yaitu masalah ekonomi. Terutama, kata dia, dalam konteks kekacauan ekonomi dan sosial.
"Itu yang membuat harus antisipasi betul, bukan enggak mau bertanggungjawab, karena lockdown dalam area wilayah itu banyak menimbulkan masalah baru.
Dia menambahkan, di Vietnam, Thailand dan Wuhan justru yang diberlakukan adalah melockdown mulut masyarakat agar tidak menularkan virus ke orang lain.
"Sudah mengharuskan 100 persen umatnya itu dilockdown mulutnya. Kalau tidak melakukan itu bahkan ditangkap dan diberikan sangsi. Itu lebih efektif daripada lockdown wilayah. Dikanalisasi yang mana mukanya untuk melindungi lompatan waktu bersin, bicara atau batuk mengeluarkan untuk berbagai virus yang keluar," politisi PDIP. []
