Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih membeberkan kriteria ideal komposisi kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019-2024.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz dengan menggunakan skema ukur Cabinet Coalesence Rate (CCR) atau Derajat kabinet yang dibuat oleh Octavio Amorim Neto.
Hasilnya, dari 34 kementerian, komposisi idealnya diisi 60 persen atau 19 orang dari partai dan 40 persen atau 15 orang berasal dari kalangan profesional. Lalu, dari 60 persen yang diisi oleh partai koalisi, berapa perkiraan masing-masing partai mendapat kursi di kabinet?
Tentu dengan konsekuensi, figur yang didukung berlatar belakang profesional.
Skema Kabinet: 34 Kementerian, 60 persen Partai dan 40 persen Profesional
1. Sebagai partai politik pemenang pemilihan umum, PDIP mendapat porsi dukungan di DPR sebesar 22,26 persen, tapi porsi ideal kabinet sebesar 20,5 persen. Maka porsi ideal di kabinet adalah 7 kursi.
2. Partai Golkar mendapat porsi dukungan di DPR sebesar 14,78 persen, tapi porsi ideal kabinet 14,7 persen. Maka porsi ideal di kabinet adalah 5 kursi.
3. PKB berada di urutan ketiga partai politik yang menang pada pemilu. Porsi dukungan yang didapatkannya sebesar 10,09 persen, tapi porsi ideal kabinet 8,8 persen. Maka porsi ideal di kabinet adalah 3 kursi.
4. NasDem mendapat porsi dukungan di DPR sebesar 10,26 persen, tapi porsi ideal kabinet 8,8 persen sama dengan PKB. Maka porsi ideal di kabinet adalah 3 kursi.
5. PPP menjadi partai politik yang paling rendah mendapat suara di DPR, porsi dukungan di DPR pun hanya 3,30 persen dan porsi ideal kabinet 2,9 persen. Maka porsi ideal di kabinet adalah 1 kursi saja.
Skema Kabinet Jokowi versi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan)
Koalisi Masyarakat Sipil tidak menjelaskan secara rinci kementerian mana saja, yang ideal untuk politisi dari partai politik karena memang kepentingan partai yang berbeda-beda. Hanya saja, ada kementerian yang disarankan untuk diisi oleh kalangan profesional, diantaranya seperti yang diterangkan berikut ini.
Skema Kabinet: Pos Kabinet Profesional
Isu Hukum: Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Jaksa Agung
Isu Ekonomi: Kementerian Keuangan
Isu Kesehatan: Kementerian Kesehatan
Isu BUMN: Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Pembangunan dan Infrastruktur: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Isu Perhubungan dan Transportasi: Kementerian Perhubungan
Isu Informasi: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Isu Pendidikan dan Teknologi: Kementerian Pendidikan
Isu Desa: Kementerian Pedesaan
Alternatif Anggota Non Parlemen
Selain skema kabinet, hal lain yang menjadi perhatian adalah anggota partai politik koalisi yang tak lolos ke parleman. Untuk mengakomodasinya, August Mellaz memberikan alternatif, misalnya dimasukan pada pos-pos kementerian yang diisi oleh profesional.
"Tentu dengan konsekuensi, figur yang didukung berlatar belakang profesional," ucapnya dalam Serial Diskusi Politik Menuju Kabinet Indonesia Kerja II, di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya Nomor 32B, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2019.
Dalam skema kabinet, menurut August, tersedia 15 pos untuk kalangan profesional, namun dalam nomeklatur kementerian yang sebaiknya diisi profesional terdapat 10 pos, maka ada slot 5 kementerian. Alternatif lain yang bisa digunakan adalah menempatkan anggota koalisi non parlemen di pos-pos nonkabinet. []
Baca juga:
