Khofifah Jamu Mahasiswa Makan, Ditolak Mentah-Mentah

Jamuan makam malam Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi ditolak mentah-mentah oleh aliansi mahasiswa.
Dosen Unair berusaha meredam mahasiswa saat berada di Gedung Graha Jatim, Selasa 8 Oktober 2019 malam. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Jamuan makam malam Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi ditolak mentah-mentah oleh aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya.

Padahal gubernur bersama Forkopimda yang hadir yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedie rencananya akan audensi dengan mahasiswa. Akibatnya gubernur batal menemui mahasiswa.

Sebenarnya mahasiswa sudah mau makan jamuan gubernur yang sudah tersaji. Namun secara tiba-tiba, salah seorang mahasiswa yang bernama Zamzam Syahara mengambil mikrophone dan menyuarakan agar mahasiswa tidak makan terlebih dulu. Mengingat tujuan kedatangan adalah untuk audensi dengan Gubernur Jatim dan Forkopimda.

"Teman-teman kita ke sini bukan untuk makan-makan tapi audensi dengan gubernur. Jadi selagi apa yang kita perjuangkan belum berhasil, jangan makan dulu," ujar Zamzam saat mengultimatum rekannya, Selasa 8 Oktober 2019

Ajakan Zamzam yang dilakukan di depan kapolda dan pangdam ini mengundang reaksi protokol Pemprov Jatim. Mahasiswa akhirnya diajak pertemuan di ruang utama Grahadi untuk mempertanyakan maksud ajakan agar tidak makan jamuan.

Salah seorang dosen Unair Surabaya, Airlangga Pribadi mencoba membujuk mahasiswa dan menfasilitasi pertemuan mahasiswa tersebut. Namun tidak menemui titik kesepakatan, mahasiswa akhirnya memilih ke luar dari ruang utama.

Juru bicara mahasiswa dari elemen Domnesia, Zamzam Sahara mengaku dirinya bersama rekan-rekannya ingin dialog dengan gubernur dan Forkompinda. Maka rekannya makan atau tidak makan itu hak mereka. "Kita menyepakati dialog saja," katanya.

Pertemuan ini berkaitan dengan rencana aksi pada tanggal 10 Oktober mendatang. Pertemuan ini bukan untuk menghambat, tetapi justru melegitimasi kalau memang harus ada aksi turun ke jalan lagi.

Persoalannya itu ada miskomunikasi yang memang perlu dikelola lebih baik. Saya pikir akan tetap bisa dijalankan secara harmonis

Sementara, Ketua BEM Unair Surabaya, Agung Tri Putra menambahkan meskipun dialog dengan Gubernur Jatim gagal terlaksana, dia tetap akan mengkonsolidasikan kembali dengan teman-teman aliansi yang lain.

BEM Unair tetap akan mengawalnya, baik dalam aksi maupun literasi karena perjuanga mengawal revisi UU KPK belum selesai.

"Bentuk pengawalan yang dilakukan bisa saja dilakukan melalui aksi, literasi atau judicial review. Namun ada miskomunikasi antar elemen mahasiswa sehingga terkesan perjuangan hanya terfokus pada gerakan aksi turun ke jalan," tuturnya.

Bagi mahasiswa hal yang terpenting adalah UU yang bermasalah tidak disahkan. Sementara untuk UU KPK sebaiknya Perppu-nya segera diterbitkan atau melalui judicial review.

Sementara itu, Airlangga Pribadi selaku fasilitator pertemuan mengatakan elemen mahasiswa memang minta dikomunikasikan kepada gubernur melalui dirinya. Mahasiswa ingin bisa berdialog terkait dengan apa yang mereka selama ini serukan dalam aksi.

Airlangga menyebut terjadi miskomunikasi sehingga perlu diperbaiki. Mahasiswa harus bisa introspeksi diri bahwa dalam proses dialog dan undangan harus ada keadaban dalam berdialog.

"Persoalannya itu ada miskomunikasi yang memang perlu dikelola lebih baik. Saya pikir akan tetap bisa dijalankan secara harmonis," tutur Airlangga.

Berikut adalah delapan aspirasi yang ingin disampaikan kepada pmerintah.

1.Menolak undang-undang KPK hasil revisi dan mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu.

2.Menolak disahkannya RKUHP sebelum dilakukan kajian ulang terhadap pasal bermasalah, dengan melibatkan publik secara luas dan terbuka.

3.Menolak disahkannya sejumlah RUU yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat secara luas dan hanya menguntungkan oligarki, seperti RUU pertanahan dan RUU ketenagakerjaan.

4. MendesakDPR RI bersama pemerintah segera mengesahkan RUU PKS.

5. Mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan, yakni dengan segera mengadili para pelaku.

6.Tidakmemberi izin sekaligus mencabut izin operasi beberapa perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Serta menjamin hak dan korban karhutla.

7. Menolak dwifungsi aparat baik TNI maupun Polri.

8. Mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Termasuk menarik seluruh aparat militer yang dikirim.[]

Berita terkait
Rismaharini Sebut Surabaya Banyak Potensi Sumur Minyak
Wali Kota Tri Rismaharini menyatakan Surabaya memiliki potensi besar sumur gas dan minyak. Hal itu didasarkan kajian akademik perguruan tinggi.
Polrestabes Surabaya Musnahkan 4,8 kg Sabu
Polrestabes Surabaya memusnahkan 4,8 kilogram sabu, 2,9 kilogram ganja, 1.158 butir pil ekstasi 930 butir pil happy five, dan 186.834 pil koplo.
Kado Spesial Polda Jatim, 2000 SIM Gratis untuk TNI
Polda Jatim memberi kejutan dalam rangka meriahkan HUT TNI ke -74, di mana Polda Jatim mengratiskan 2000 SIM untuk TNI