Pasal zina dan kumpul kebo di RKUHP sebagian dari pasal yang ditolak banyak kalangan karena dinilai pemerintah masuk ke ranah privasi warga

Dalam KUHP yang berlaku zina adalah delik aduan sehingga Satpol PP, polisi dan ormas tidak bisa merazia tanpa ada pengaduan dari pihak terkait

Banyak orang yang menampik santet, tapi kenyataannya banyak pula korban santet yang menderita sepanjang hidupnya

Penolakan terhadap RKUHP berakhir dengan pembatalan pengesahan pada priode 2014-2019, ada beberapa pasal yang disorot dalam RKUHP

Hingar-bingar Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memicu unjuk rasa besar-besaran di Nusantara al. soal pasal zina

Praktisi Hukum Hotman Paris Hutapea mengkritik RUU KUHP iru adalah undang-undang teraneh di dunia.

Puluhan siswa SMK Jeneponto bergabung bersama ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa.

Penolakan masyarakat terhadap rencana DPR mensahkan RKUHP terjadi karena ada beberapa pasal yang krusial dalam RKUPH, salah satu adalah pasal 421

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pada Selasa, 24 September 2019. Rapat tersebut membahas terkait beberapa RUU bermasalah.

Haris Azhar semprot Yasonna Laoly terkait pernyataannya yang menyebut mahasiswa aksi unjuk rasa tidak membaca RKUHP secara keseluruhan.

Fakta-Fakta STM Demo Tolak RKUHP.

Pos polisi di jembatan layang (flyover) simpang Tomang, Jakarta Barat terbakar pada Kamis, 26 September 2019 imbas dari meluasnya demonstrasi.

Dian Sastrowardoyo tiba-tiba menjadi sorotan publik lantaran dia dikatakan bodoh oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah melakukan pertemuan dengan pemerintah terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Selebgram Awkarin terlibat dalam aksi demonstrasi penolakan terhadap sejumlah RUU kontroversial seperti RUU KUHP dan RUU KPK.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Teuku Taufiqulhadi membantah jika pasal 218 RKUHP dibuat untuk mencederai demokrasi.

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan DPR tak akan mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna 24 September 2019.

Jelang pelantikan Jokowi dua perideo, mahasiswa berdemonstrasi menyatakan mosi tidak percaya karena produk legislatif dinilai bermasalah.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RKUHP perlu disosialisasikan dan dijelaskan kepada publik.

Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya mengatakan sejumlah pasal di dalam RKUHP dinilai kontroversial, terutama menyangkut pers.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan ancaman hukuman aborsi pada RKUHP lebih ringan daripada di KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara