Menko Polhukam Mahfud MD tidak pernah ikut campur dalam rencana pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan RKUHP tidak perlu dibahas dari awal lantaran sudah disepakati dan cukup bahas pasal yang bermasalah.

Natosmal Oemar menegaskan, rencana DPR untuk melanjutkan pembahasan RKUHP disaat pandemi Covid-19 tidak masuk akal untuk dilanjutkan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI minta masukan masyarakat terkait 12 pasal di RKUHP jadi sorotan publik, ini pasal kohabitasi atau kumpul kebo

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam RKUHP yang jadi sorotan publik, ini tentang pasal aborsi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI minta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam RKUHP yang jadi sorotan publik, ini pasal alat kontrasepsi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam RKUHP yang jadi sorotan publik, ini tentang pasal unggas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam RKUHP yang jadi sorotan publik, ini tentang pasal santet

Badan Legislasi (Baleg) DPR meminta masukan dari masyarakat terkait dengan 12 pasal dalam RKUHP yang jadi sorotan publik, ini tentang pasal zina

Pasal zina dan kumpul kebo di RKUHP sebagian dari pasal yang ditolak banyak kalangan karena dinilai pemerintah masuk ke ranah privasi warga

Dalam KUHP yang berlaku zina adalah delik aduan sehingga Satpol PP, polisi dan ormas tidak bisa merazia tanpa ada pengaduan dari pihak terkait

Banyak orang yang menampik santet, tapi kenyataannya banyak pula korban santet yang menderita sepanjang hidupnya

Penolakan terhadap RKUHP berakhir dengan pembatalan pengesahan pada priode 2014-2019, ada beberapa pasal yang disorot dalam RKUHP

Hingar-bingar Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memicu unjuk rasa besar-besaran di Nusantara al. soal pasal zina

Praktisi Hukum Hotman Paris Hutapea mengkritik RUU KUHP iru adalah undang-undang teraneh di dunia.

Puluhan siswa SMK Jeneponto bergabung bersama ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa.

Penolakan masyarakat terhadap rencana DPR mensahkan RKUHP terjadi karena ada beberapa pasal yang krusial dalam RKUPH, salah satu adalah pasal 421

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pada Selasa, 24 September 2019. Rapat tersebut membahas terkait beberapa RUU bermasalah.

Haris Azhar semprot Yasonna Laoly terkait pernyataannya yang menyebut mahasiswa aksi unjuk rasa tidak membaca RKUHP secara keseluruhan.

Fakta-Fakta STM Demo Tolak RKUHP.

Pos polisi di jembatan layang (flyover) simpang Tomang, Jakarta Barat terbakar pada Kamis, 26 September 2019 imbas dari meluasnya demonstrasi.