Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta polemik pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, bisa diselesaikan dengan tindakan tegas.
Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok.
“Berdasarkan arahan Presiden Jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna. 'Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia'," kata Juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, saat dihubungi, Minggu, 5 Januari 2020.
Baca juga: Utang China Biang Kerok Jokowi Lembek Soal Natuna?
Fadjroel menyatakan, bila merujuk pada penyampaian Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, terdapat 4 (empat) sikap resmi pemerintah RI terhadap Tiongkok.
Dia mengatakan, pertama ialah telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok yang memasuki wilayah ZEE Indonesia.
Kedua, wilayah ZEE Indonesia, telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Ketiga, kata dia, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Maka itu sudah menjadi kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari hukum internasional tersebut.
Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019. (foto: Tagar/Popy Sofy)."Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982," ucapnya.
Bagi Fadjroel, China tidak memiliki hak klaim atas perairan Natuna. Pernyataan tentang masalah ini, kata dia, juga telah disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD.
Secara terpisah, Mahfud mengatakan secara hukum China tidak memilik hak mengklaim perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritori mereka. Maka itu sudah wajib bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah tegas menjaga kedaulatan negara.
Baca juga: Kapal China Curi Ikan di Laut Natuna Tak Bersahabat
Video capture KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin, 30 Desember 2019. (Foto: ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I).
“Kalau secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna),” kata Mahfud, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.
Dalam catatannya, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan, yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.
“Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua. Dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” kata Mahfud MD.
Tanggapan PKS, Prabowo Lembek
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam menyikapi masalah Natuna tidak tegas. Kholid mengaku kecewa dengan tindakan Menhan.
"Sikap lembek Menteri Pertahanan yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng," kata Kholid dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu, 4 Januari 2020.
Bahkan, Kholid menyebut mantan Danjen Kopassus terlalu santai dalam menanggapi permasalahan yang merongrong kedaulatan negara. Maka itu perlu dia mengkritisi kinerja Prabowo sebagai menteri dari kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo.
"Santai, sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ucap politikus PKS. []
