Malang - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopohukan RI), Mohammad Mahfud MD dengan tegas menolak adanya negosiasi apa pun dengan Cina perihal konflik perairan Natuna di Kepulauan Riau. Bahkan, dia meminta agar mengusir siapapun yang berani masuk ke wilayah tersebut.
”Saya sebagai Menkopolhukam katakan tidak ada negosiasi terkait konflik itu. Itu (perairan Natuna) mutlak milik Indonesia. Kalau Cina masuk. Pokoknya usir, usir, usir,” tegasnya saat mengisi orasi ilmiah dalam rapat terbuka di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang pada Minggu 5 Januari 2020.
Dijelaskan Mahfud MD, jika Indonesia mau melakukan negosiasi atau perundingan secara bilateral. Menurutnya itu berarti mengakui bahwa perairan Natuna sedang konflik atau bersengketa. Padahal kenyataannya wilayah tersebut tidak pernah ada sengketa.
Saya sebagai Menkopolhukam katakan tidak ada negosiasi terkait konflik itu.
”Secara hukum (perairan Natuna, Kepulauan Riau) itu sudah sah milik Indonesia. Karena itu, apa pun akan kita usir dan halau. Bukan negosiasi,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia itu.
Dia menambahkan, bahwa perairan Natuna sudah sah secara hukum internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tepatnya dalam United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982. Dijelaskan bahwa PBB mengeluarkan aturan internasional mengenai tidak adanya hak Tiongkok atas perairan Natuna.
”Sudah ditetapkan oleh konferensi hukum Internasional yaitu UNCLOS tadi. Perairan Natuna secara jelas ditetapkan milik Indonesia. Dengan begitu, Cina tidak punya hak atas itu dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia,” jelas mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Oleh sebab itulah, jika konflik itu mau dijadikan masalah. Mahfud MD dengan tegas mengatakan akan siap mengusirnya dengan segala kemampuan Indonesia. Karena, konflik tersebut menurutnya sudah masuk dalam masalah kedaulatan dan hak berdaulat suatu Negara yang wajib dijaga.
Kalau Cina masuk. Pokoknya usir, usir, usir.
”Kita harus tegas menghadapinya. Tugas kita semua menjaga keutuhan teritori batas wilayah dan idiologi kita. Itu tugas konstitusional setiap aparat negara dan semua rakyat untuk mempertahankannya,” ungkapnya.
Atau, jika konflik tersebut dikatakannya mau di internasionalkan. Dia menyampaikan akan melakukan multilateral. Artinya, konflik itu bukan lagi urusan antara Cina dan Indonesai. Melainkan menjadi urusan PBB.
”Tapi, tetap kita tegaskan tidak akan membentuk tim nego apapun untuk masalah itu. Kita akan pertahankan kedaulatan kita,” tegasnya lagi.
Dia mempertanyakan dasar dan bukti alasan Cina atas klaim perairan Natuna. Yang mana, Cina mengatakan bahwa pelayaran yang dilakukannya sudah dilakukan sejak dari dahulu.
Namun, pada kenyataannya itu sudah jelas diatur dalam hukum Internasional yang dikeluarkan PBB sejak 38 tahun yang lalu. Karenanya, dia kecewa atas sikap Cina yang menolak dan tidak peduli dengan hukum Internasional itu.
”Kalau mau seperti itu. Kita bisa saja klaim dan katakan pernah ke Madagaskar saat jaman Majapahit. Tapi, itu kan ngak boleh. Ada aturan-aturannya,” jelas Mahfud MD.
Indonesia akan menolak dengan tegas adanya Negosiasi atau perundingan secara bilateral.
Melihat sejarahnya, Cina sendiri menyampaikan tidak pernah memiliki konflik dengan Indonesia dalam hal perairan. Melainkan dengan negara-negara lain di Asia seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan dan Filipina.
Namun, terkait konflik tersebut. Mahfud MD mengatakan juga sudah diputus dan ditetapkan oleh PBB pada tahun 2016. Disebutkan dalam putusan itu bahwa Cina juga tidak memiliki wewenang mengklaim daerah-daerah tersebut.
”Yang ini pun saja sudah ditolak. Oleh sebab itu, Indonesia akan menolak dengan tegas adanya Negosiasi atau perundingan secara bilateral,” tuturnya.
Terlepas dari itu, dia juga menyampaikan bahwa sikapnya representasi dari negara berdaulat. Dan kedaulatan tersebut menurutnya tidak boleh ditukar dengan kepentingan apapun. Baik itu dengan investasi atau ekonomi.
”Saya katakan, kita adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan kita ini, tidak boleh ditukar dengan kepentingan investasi atau ekonomi,” ujarnya.
Seperti diketahui, Indonesia melayangkan protes keras kepada China terkait kapal ikan mereka yang masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Padahal, sudah diketahui itu merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Ternyata, China malah menolak protes Indonesia dan menuding kapal ikan negaranya memasuki perairan Natuna secara ilegal. Bahkan, China menyebutkan bahwa memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan di dekat perairan Natuna. Sehingga kapal-kapalnya boleh berlayar dengan bebas. []
