TAGAR.id, Tokyo, Jepang – Pemerintah Jepang akan mengembalikan Korea Selatan (Korsel) ke daftar mitra-mitra dagang terpercaya pada bulan Juli 2023. Hal ini dikatakan oleh staf Pemerintah Jepang pada Selasa, 27 Juni 2023.
Hal tersebut membalik langkah mengeluarkan Korsel dari daftar itu pada tahun 2019 sewaktu berlangsung perselisihan sejarah mengenai tenaga kerja paksa.
Langkah tersebut, sebagai balasan atas dipulihkannya Jepang ke daftar serupa oleh Seoul awal tahun ini, menandai langkah terbaru dalam upaya kedua negara bertetangga itu untuk mencairkan hubungan.
“Perdagangan dengan Korea Selatan akan kembali menikmati proses persetujuan jalur cepat mulai 21 Juli,” kata Menteri Perdagangan Jepang, Yasutoshi Nishimura.
Nishimura menambahkan, “Kami akan bekerja untuk memastikan bahwa sistem yang direvisi itu akan diterapkan dengan tepat di bawah kerangka kerja lanjutan yang disepakati dengan Korea Selatan.”
Hubungan antara kedua sekutu AS itu telah lama bermasalah karena kenangan pahit mengenai pendudukan Jepang yang brutal di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945.
Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang agar memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa masa perang, memicu serangkaian saling balas tindakan ekonomi yang meningkat.
Namun, sejak Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkuasa tahun lalu, ia telah berupaya untuk segera memperkuat hubungan dengan Jepang dalam menghadapi ancaman Korea Utara.
Pada Maret lalu, Yoon mengungkapkan rencana untuk memberi kompensasi kepada korban tanpa keterlibatan langsung dari Tokyo, suatu langkah yang tidak populer di dalam negerinya namun membantu meningkatkan hubungan dengan Jepang.
Sejak itu, Yoon dan PM Jepang Fumio Kishida telah memulai kembali pembicaraan tingkat tinggi secara reguler. Yoon berkunjung ke Tokyo pada April lalu dan Kishida ke Seoul bulan lalu.
Jepang pada tahun ini juga mengakhiri kontrol ekspor bahan untuk semikonduktor yang ditujukan ke Korea Selatan, sedangkan Seoul mencabut pengaduan mengenai Jepang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan telah bertindak untuk menormalisasi perjanjian berbagai intelijen militer. (uh/ab)/Associated Press/voaindonesia.com. []