TAGAR.id - Kepala jaringan koperasi perikanan nasional Jepang telah menegaskan kembali penolakan kelompoknya terhadap rencana pembuangan air radioaktif olahan Jepang ke laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima yang rusak, dan menuntut pemerintah bertanggung jawab penuh atas dampak negatif apa pun terhadap industri tersebut.
Penolakan baru oleh Masanobu Sakamoto, Presiden JF Zengyoren, atau Federasi Koperasi Perikanan Nasional, terjadi tepat saat pemerintah dan PLTN itu melakukan persiapan akhir menjelang pelepasan.
Perilisan itu diperkirakan akan dimulai musim panas ini, meskipun tanggal pastinya belum ditetapkan.
Sakamoto bertemu dengan Menteri Ekonomi dan Perdagangan Yasutoshi Nishimura pada Kamis dan menyerahkan pernyataan keberatannya terhadap rencana pelepasan air limbah yang telah diolah itu.
Pekerjaan dekontaminasi di reaktor nuklir PLTN Fukushima Daiichi, Maret 2022 (Foto: dw.com/id - Hiro Komae/AP Photo/picture alliance)Pemerintah Jepang mengumumkan rencana pada April 2021 untuk secara bertahap melepaskan air yang telah diolah namun masih mengandung sedikit bahan radioaktif itu setelah pengencerannya ke tingkat aman yang jauh di bawah standar internasional.
Pejabat Jepang mengatakan air, yang saat ini disimpan di sekitar seribu tangki di PLTN itu, perlu dipindahkan untuk mencegah kebocoran yang tidak disengaja jika terjadi gempa bumi dan untuk menonaktifkan penonaktifan PLTN itu.
Rencana tersebut mendapat protes keras dari komunitas nelayan lokal yang khawatir dengan keamanan dan rusaknya reputasi.
Nishimura bertemu dengan para pejabat perikanan di Fukushima dan +dua prefektur di dekatnya -- Miyagi dan Ibaraki -- dan menghadapi tentangan terhadap rencana pelepasan air limbah itu. Ia mengatakan ia berharap komunitas nelayan bisa memahami maksud pemerintah, sementara pemerintah berusaha mencegah kerusakan reputasi industri perikanan Jepang. (ab/lt)/Associated Press/voaindonesia.com. []