Jakarta - Pihak Istana menyatakan selalu membuka kritik dari publik. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan selalu terbuka terhadap kritikan dari masyarakat asalkan berdasarkan berdasar data dan fakta.
Diketahui beberapa waktu belakangan ini masyarakat banyak melontarkan kritik kepada pemerintah, terutama di masa pandemi Covid-19. Selain elemen masyarakat, beberapa tokoh juga nyaring kerap meluncurkan kritikan tajam.
Banyak sekali gugatan, catatan. Itu saya kira masukan yang penting untuk pemerintah. Tapi tidak hoaks.
Menanggapi hal tersebut Donny mengaku merasa tidak terganggu. Namun, ia lebih menekankan kepada publik agar menyampaikan kritik berlandaskan fakta dan data agar arahnya jelas.
Baca juga: Penjelasan Istana Usai Sepekan Gelar Rapat Tertutup
"Bukan pemerintah tidak mau dikritik, kritik saja. Saya juga berkali-kali ya di publik menerima banyak kritik," kata Donny dalam diskusi bertema 'New Normal: Momentum Wujudkan Revolusi Mental', secara virtual, Sabtu, 13 Juni 2020.
Donny mengaku telah menampung banyak kritikan dari masyarakat luas menyangkut kinerja pemerintahan saat ini. "Banyak sekali gugatan, catatan. Itu saya kira masukan yang penting untuk pemerintah. Tapi tidak hoaks. Kalau mengkritik pakai fakta, pakai data," ucap dia.
Belakangan, pemerintah banyak mendapat kritik dari masyarakat soal penanganan permasalahan di tengah pandemi Covid-19. Kritik ditujukan kepada pemerintah karena masyarakat banyak mengalami kesulitan dengan adanya pagebluk.
Baca juga: Istana Bantah Ada Kenaikan Tarif Listrik saat Pandemi
Donny mencontohkan soal pendistribusian bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Ia menyebut Presiden Joko Widodo merespons kritik masyarakat soal bansos dengan baik.
"Seperti kemarin, terus terang bansos dikritik karena banyak yang salah sasaran. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah domisili. Langsung presiden mengatakan, 'tolong bansos pendataannya diperbaiki’. Perintah presiden, loh. Itu kan artinya pemerintah responsif, tidak alergi akan hal itu, " tuturnya. []
