Kartu Prakerja Tak Bikin Puas, Istana Janji Perbaiki

Pihak Istana Negara mengaku akan memperbaiki program Kartu Prakerja. Banyak Masyarakat yang tidak pas akan program andalan Presiden Joko Widodo.
Ilustrasi - Pelatihan online Kartu Prakerja. (Foto: Instagram/@prakerja.go.id)

Jakarta - Pihak Istana Negara menanggapi hasil dari Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju dengan dana Kartu Prakerja yang digunakan untuk pelatihan daring. Dalam survei hasil dari responden tak setuju sebesar 48,9 persen.

Prakerja saya kira akan terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan di lapangan. Saya kira prakerja akan terus dijalankan dengan catatan dan perbaikan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, justru menanggapi hal itu sebagai masukan terhadap pemerintah. Ia menyebut akan ada perbaikan dalam program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Prakerja saya kira akan terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan di lapangan. Saya kira prakerja akan terus dijalankan dengan catatan dan perbaikan," kata Donny saat dihubungi Tagar, Senin, 8 Juni 2020.

Donny menuturkan sebanyak 28 persen dana peserta Kartu Prakerja digunakan untuk pelatihan. Ia menjelaskan sisa dana akan dipergunakan untuk bantuan sosial serta tunai agar dikirim kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Sekarang kan cuma 28 persen untuk pelatihan. Sisanya dalam bentuk bansos atau dana yang akan dikirimkan ke masing-masing penerima manfaat," ucap dia.

Baca juga: Keluarga Petinggi Golkar Garap Proyek Kartu Prakerja

Dalam survei itu disebutkan, ada sebanyak 48,9 persen yang tidak setuju, sebagian besar meminta dana program prakerja dialihfungsikan untuk sembako dan bantuan tunai. Selain itu, ada juga masyarakat yang masih menginginkan bantuan pemerintah secara nyata di masa pandemi wabah Covid-19 ini.

Masih seputar survei, tercatat sebanyak 34 persen menilai dana tersebut dialokasikan untuk sembako. Sementara 32,3 persen membutuhkan bantuan tunai.

Baca juga: KPK Respons Laporan Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Sementara untuk 11,5 persen sisanya menyatakan pelatihan lebih baik dilakukan di lapangan, tidak dilakukan secara daring (online). Lalu, 8,9 persen mengharapkan untuk bantuan UMKM dan 7,9 persen menjawab untuk padat karya melibatkan warga, serta 1,5 persen memilih lainnya. []

Berita terkait
Sukamta Anggap Kartu Prakerja Skandal Memalukan
Anggota DPR sekaligus Politikus PKS Sukamta menganggap program Kartu Prakerja sebagai skandal memalukan, yang menurutnya tak perlu dilanjutkan.
PPP Ingatkan Jokowi Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum
Sekjen PPP Arsul Sani mengingatkan Jokowi bahwa Kartu Prakerja bisa menjadi kasus hukum pada akhir masa jabatan pada 2024.
PDIP Berharap TKI Bisa Ikut Program Kartu Prakerja
Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Gus Nabil berharap TKI yang baru saja pulang ke Tanah Air dapat mengikuti program andalan Jokowi, Kartu Prakerja.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.