Jakarta - Menanggapi Apel Siaga Ganyang Komunis yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro mengatakan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) buatan pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintah.
Kendati demikian, Norman menegaskan negara harus memerangi kebangkitan PKI. Namun, dia berharap demonstrasi yang dimotori PA 212, GNPF-Ulama dan FPI harus dapat membuktikan keberadaan partai komunis tersebut.
Tapi kalau tidak mampu menemukan basis PKI berarti PKInya bikinan sendiri, bakar bendera PKI buatan sendiri, cetak benderanya bikin sendiri
"Jika ada kebangkitan PKI kita semua wajib memerangi keberadaannya dimana, gerakannya seperti apa, alamatnya dimana dan siapa tokoh-tokoh penggeraknya. Tapi kalau tidak mampu menemukan basis PKI berarti PKInya bikinan sendiri, bakar bendera PKI buatan sendiri, cetak benderanya bikin sendiri, kalau demikian mereka akan terjerat hukum ialah pelarangan penyebarluasan logo PKI," katanya kepada Tagar, Minggu, 5 Juli 2020.
Dia berharap masyarakat tidak mudah terhasut dengan langkah yang dilakukan massa mengatasnamakan Aliansi Anti Komunis itu.
"Semoga rakyat Indonesia tidak dibodohi dengan aksi-aksi seperti ini. Rakyat sudah cerdas kok bahwa sesungguhnya PKI itu sudah dilarang di bumi Indonesia," ujarnya.
Meskipun ia menduga izin keramaian belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian, Norman menilai aparat keamanan tidak akan takut dengan aksi yang dilakukan pihak-pihak tersebut.
"Polisi tidak akan takut dalam penegakan hukum, semua sama dimata hukum pastilah polisi mengimbau ke pedemo, tapi polisi juga tidak boleh toleransi dalam suasana Covid-19. Kalau Pemda DKI sudah tidak bisa dipercaya karena untuk menangani Covid-19 melempar tanggung jawab ke pusat," kata dia.
Norman berpendapat, dalam hal ini aparat keamanan harus bersikap tegas. Pasalnya, aksi tersebut disinyalir akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.
"Itulah yang ditakutkan menjadi masalah tersendiri,seharusnya TNI, Polri dan partai-partai bersuara termasuk menteri-menteri. Ini seolah-olah Presiden Jokowi berjalan sendiri. Hanya relawan-relawan beliau (Jokowi) yang vokal menghadapi pedemo," ucapnya.
Lantas, dia juga meminta agar Partai PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar, serta organisasi Islam lainnya bersuara untuk keutuhan republik ini.
"Semoga Partai Golkar, PDIP dan Gerindra bersuara demi keutuhan NKRI. NU dan Muhammadiyah harus bersuara dibutuhkan ketegasan dalam penanganan unjuk rasa dalam suasana Covid-19. Kalau Covid-19 sudah berlalu, mau demo setiap hari pun enggak ada masalah," ujar Norman Hadinegoro. []
Baca juga: Ingin Lestarikan Covid-19, FPI Apel Ganyang Komunis
Baca juga: Apel Siaga Ganyang Komunis: Tolak RUU HIP Bubarkan BPIP
