UNTUK INDONESIA
Apel Siaga Ganyang Komunis: Tolak RUU HIP Bubarkan BPIP
Aksi penolakan terhadap RUU HIP belum berakhir. Apel Siaga Ganyang Komunis episode berikutnya.
Massa FPI dan PA 212 berorasi sembari membakar poster Perdana Menteri India Modi di Kedubes India, Kuningan, Jakarta, Jumat 13 Maret 2020. (foto: Tagar/Husen M).

Jakarta - Aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) belum berakhir. Sekelompok orang akan menggelar Apel Siaga Ganyang Komunis besok, 5 Juli 2020, sebagai kelanjutan demonstrasi menolak RUU HIP bulan lalu.

"RUU HIP wajib ditolak dengan dalih apapun dan bentuk nama apapun karena Pancasila dan UUD 45 sudah final dan sudah berjalan tanpa suatu masalah apapun di NKRI ini," kata juru bicara Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin kepada Tagar, Jakarta, Sabtu, 7 Juli 2020.

Insya Allah untuk Apel Siaga umat Islam gelar pasukan se-Jabodetabek kurang lebih antara 5 ribuan hingga 10 ribuan

PA 212, Gerakan Nasional Kawal  Fatwa (GNPF) Ulama dan Front Pembela Islam (FPI) tergabung dalam Aliansi Nasional Antikomunis. Aliansi ini yang menggelar Apel Siaga Ganyang Komunis besok di lapangan Ahmad Yani Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Insya Allah untuk Apel Siaga umat Islam gelar pasukan se-Jabodetabek kurang lebih antara 5 ribuan hingga 10 ribuan," ujarnya.

Bagi mantan Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) Jakarta ini, proyek RUU HIP bertujuan menggeser Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu, penggagas RUU HIP menjadikan komunis penggantinya.

"RUU HIP sudah dengan terang terangan ingin membuang Pancasila dan menjadikan ideolagi komunis resmi diterima di NKRI ini,"ucapnya.

Novel juga menuntut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan. Pasalnya, lembaga ini tak bermanfaat dan hanya membuang duit negara.

Padahal, kata dia, BPIP justru ingin merongrong Pancasila. Ia menyindir Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang menurut Novel, pernah mempertentangkan Pancasila dan agama. "inalillahi wa ina ilaihi rojiun," kata Novel. 

Sementara pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai RUU HIP ini telah membuat masyarakat bereaksi emosional. Kepada DPR dan pemerintah, ia berpesan agar RUU ini sebaiknya dicabut.   

Baca juga:

Jimly termasuk mendukung RUU HIP ini masuk ke Prolegnas pada awalnya. Ia juga memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar Badan Legislasi DPR dalam rangka penyusunan RUU HIP pada 11 Februari 2020. 

Tapi ketika RUU HIP bergulir di DPR, Jimly menilai arah pembahasan membelok dari semangat awal. Masukan yang ia sampaikan pada RDPU juga tidak ditampung dalam RUU HIP.

"Padahal ide semula, kita mau membahas pembinaan ideologi Pancasila. Jadi, idenya itu perlu diaturnya pembinaan, bukan ideologi Pancasila-nya yang diutak-atik," ujarnya.[]

Berita terkait
Dihadiri Jokowi, Forum Rektor Sindir RUU HIP
Forum Rektor menyatakan RUU HIP bukan jalan terbaik membumikan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan adalah solusi.
Kesepakatan MPR dan PBNU, RUU HIP Jadi RUU BPIP
MPR sepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa RUU HIP harus dicabut untuk diganti dengan RUU BPIP.
Polisi Soroti PA 212 Apel Siaga Ganyang Komunis
Polda Metro Jaya berharap PA 212, GNPF-Ulama, dan ormas lainnya tidak membakar bendera saat apel siaga ganyang komunis di Jakarta Selatan.
0
Golkar Waspada Musang Berbulu Domba soal RUU HIP
Tiga ormas pendiri Partai Golkar atau Trikarya (Kosgoro 1957, MKGR dan Soksi) tegas menolak RUU HIP.