Pematangsiantar - Penyebaran Covid-19 tidak hanya menimbulkan kepanikan, namun juga memukul ekonomi pedagang dan buruh harian lepas yang mayoritas menjadi sumber penghidupan masyarakat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pemerintah terus bekerja keras untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK guna mempertahankan produktivitas masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air.
Pada keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa, 24 Maret 2020, Presiden Jokowi menyampaikan sembilan fokus kebijakan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah langsung ke masyarakat dengan memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD.
Dalam sembilan arahan tersebut Jokowi meminta agar pemerintah daerah melakukan realisasi percepatan penanganan Covid-19 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020.
Refocusing anggaran sesuai Inpres yang dibacakan pada 20 Maret tersebut juga mengamanatkan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung penanganan Covid-19.
Namun tidak semua daerah langsung melaksanakan arahan Jokowi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegur 103 daerah yang belum melakukan refocusing dan relokasi anggaran penanganan Covid-19.
"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna melalui video teleconference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020.
Merunut data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pematangsiantar pada Rabu, 15 April 2020, mencatat terdapat satu orang dinyatakan positif corona lewat uji swab dan enam orang dinyatakan reaktif hasil rapid test dan sembilan orang pasien dalam pengawasan (PDP).
Infografis hasil survei Kaukus Muda Siantar tentang penanganan Covid-19 di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. (Foto: Tagar/KMS)
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah mengaku saat ini pihaknya sedang menghitung anggaran untuk keperluan penanganan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah pusat.
"Aku yang paling penting jangan sampai masyarakat Siantar tidak makan. Tapi tunggulah tanggal mainnya. Masih dihitung ini uangnya. Pokonya Siantar aman, kita peraturan pemerintah pusat kita ikuti," kata dia di Balai Kota Jalan Merdeka, Selasa, 14 April 2020.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar sejak 1 April 2020 telah menyusun serangkaian kebijakan dan menambah jumlah anggaran tidak terduga yang akan digunakan dalam pembiayaan penanggulangan covid.
Itu memperlihatkan komunikasi tidak berjalan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat
Refocusing anggaran dilakukan dengan merasionalisasi anggaran pada pos setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang diperkirakan sebesar Rp 42 miliar.
Pemko Pematangsiantar pun merumuskan sejumlah langkah, seperti pengadaan rumah singgah bagi pasien positif corona, pengawasan di lima titik pintu masuk, penyemprotan disinfektan, dan merealisasi program jaring pengaman sosial (JPS) kepada 14 ribu masyarakat terdampak Covid-19.
Cek Penanganan Covid-19
Letak Kota Pematangsiantar yang strategis menjadikannya sebagai kota perlintasan. Kota dengan jumlah penduduk sekitar 253 ribu jiwa itu bertopang pada industri kecil dan perdagangan.
Masih ada penduduk di kota berjuluk Kota Toleransi dan heterogen itu hidup di bawah garis kemiskinan.
Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar 84,59 persen masyarakat Pematangsiantar bekerja di sektor jasa dan perdagangan dengan indeks angka kemiskinan sebesar 22 ribu jiwa atau 8,70 persen pada 2018.
Hampir sebulan melawan pandemi corona, Pemko Pematangsiantar belum juga menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak. Sejak diberlakukannya pembatasan sosial pada 23 Maret 2020, Pemko hanya mengeluarkan imbauan dan menertibkan tempat hiburan serta sejumlah sejumlah titik keramaian.
Hal ini kemudian memukul penghasilan mayoritas masyarakat seiring terbitnya imbauan pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah serta penerapan social distancing.
Seperti kata Yusnani, warga Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, yang keseharian sebagai penjual kue putu bambu. Dia mengaku kesulitan ekonomi sejak berapa minggu belakangan.
Yusnani, pedagang putu bambu di lapak jualannya, Jalan Diponegoro, Kota Pematangsiantar, Rabu, 15 April 2020. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)
Ditemui di lapak jualannya, wanita tiga anak ini tesenyum pasrah saat menceritakan harus merugi karena sepinya pembeli. Yusnani berkeluh sampai harus meminjam modal jualan dari kerabatnya, untuk bisa tetap berjualan serta mencukupi kebutuhan dirinya dan kedua orang anaknya yang masih sekolah.
"Ya, gini sunyi. Biasanya dapat 200 ribu, sekarang 70 ribu. Kadang sampai rugi engak balik modal ya terus minjam keluarga buat modal," sebut Yusnani.
Sudah 15 tahun berjualan, Yusnani mengaku baru kali ini penjualannya senyap tanpa konsumen.
Terlebih saat ditemukannya kasus Covid-19 di Kota Pematangsiantar pada 3 April lalu, tak hanya pengunjung, Yusnani pun merasa takut saat berjualan.
Kendati demikian Yusnani tak punya pilihan lain untuk menyambung hidup. Di tengah pandemi, Yusnani memberanikan diri untuk tetap berjualan.
Yusnani pun kemudian direkomendasikan mendapat bantuan oleh pihak kelurahan. Namun kata Yusnani, dirinya baru pada Rabu, 15 April 2020, menyertakan administrasi ke kelurahan.
"Awak disuruh jangan jualan, pernah tiga hari tutup. Tapi kayak mana mau makan. Ya, akhirnya jualan lagi. Semalam ada mau dapat bantuan, baru diantarkan ke kantor Lurah Timbang Galung. Mudah-mudahan bisalah awak dapat," katanya berharap.
Cerita pilu datang dari Agustinus Sianturi, warga Kelurahan Naga Pitu, Gang Horas, Kecamatan Siantar Martoba yang berstatus orang dalam pemantuan (ODP) oleh Dinas Kesehatan. Dia menuturkan pengalamannya selama menjalani isolasi mandiri.
Sesuai protokol kesehatan, Agustinus harus menjalani isolasi selama 14 hari usai menjenguk sang ayah, S Sianturi, 75 tahun di Rumah Sakit Perdagangan, Kabupaten Simungun, yang menurut pemeriksaan sementara lewat uji rapid test positif terpapar corona.
Agustinus yang berprofesi sebagai buruh harian kemudian dianjurkan melakukan isolasi mandiri di kediamannya bersama istri dan ketiga orang anaknya.
Saat ditemui Tagar, Agustinus merasa kondisinya sehat dan tengah menjalani isolasi mandiri hingga 15 April. "Ya, saat ini kami semua satu keluarga sehat. Dan orangtua saya juga sehat," kata Agustinus pada Jumat, 10 April 2020.
Sebagai buruh, Agustinus memang bergantung pada pendapatan per hari. Karenanya saat menjalani isolasi mandiri bersama keluarga, praktis dia mengalami masalah ekonomi.
"Kalau dinas kesehatan baru sekali saja datang dan melakukan cek suhu tubuh. Kemarin ada bantuan dari salah satu calon wali kota datang bersama pihak kelurahan, dan anggota DPRD. Sejauh ini, itu aja," kata Agustinus.
Pembatasan sosial memang diberlakukan, terlebih para ODP termasuk kepada Agustinus dan keluarga. Untuk hal itu Agustinus mengerti, dia juga tidak terlalu mempersalahkan jika saat ini masyarakat menjaga jarak dengannya.
"Masyarakat ada rasa cemas hal itu biasa. Meski ada jarak sekarang ini, tapi bukan mengurung diri dan tidak bertegur sapa dan saling menyemangati satu sama lainnya. Saya harap agar pemerintah dan dinas kesehatan memperhatikan kami," kata Agustinus.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Pemko Pematangsiantar Hamam Sholeh, mengaku sejauh ini Pemko sedang menyusun anggaran refocusing dan program penanganan Covid-19.
Harus segera, karena masyarakat membutuhkan. Bisa saja dalam bentuk bantuan tunai kepada pedagang eceran
"Belum kita laporkan, karena memang belum tuntas dibahas. Anggaran tersebut harus ditentukan peruntukannya untuk apa saja. Mudah-mudahan bisa tuntas minggu ini. Pagi ini juga kita akan rapat kembali," kata Hamam pada Rabu, 15 April 2020.
Pendataan terhadap warga miskin yang terdampak Covid-19 sudah dilakukan di tiap kelurahan. Bantuan bersumber dari APBD itu diprioritaskan kepada warga miskin yang terdampak di luar penerima Porgram Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai seperti pedagang eceran, dan pekerja yang dirumahkan.
Resbon Sinaga, salah seorang kepala bidang di Dinas Sosial Kota Pematangsiantar, mengatakan sebanyak 14 ribu kepala keluarga akan mendapat bantuan.
"Ada 14.0011 kepala keluarga yang akan menerima bantuan. Paling banyak di Kelurahan Tomuan. Pendataan sudah selesai dilakukan pihak kelurahan dan sudah diserahkan kepada pemerintah kota," kata Resbon.
Selain bantuan sosial, rencana penjagaan pada lima titik masuk Kota Pematangsiantar juga belum dilakukan. Gugus tugas dan dinas perhubungan sejauh ini hanya melakukan pengawasan di satu pintu masuk yakni dari arah Kota Medan.
Kepala Dinas Perhubungan Esron Sinaga mengatakan, sejauh ini pihaknya memang sedang memfokuskan pengawasan kepada kendaraan umum. Namun kata Esron, penjagaan belum diberlakukan di lima pintu masuk Kota Pematangsiantar.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Esron Sinaga. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)
"Saat ini belum semua titik masuk memang. Kita fokuskan nanti dari Medan, Asahan, dan Tanah Jawa saja," kata Esron.
Esron berdalih penjagaan pintu masuk belum diberlakukan lantaran masih menunggu keputusan dari Pemko dan gugus tugas. "Yakan itu dari gugus tugas. Kita sudah lakukan cek pada kendaraan. Cuman kalau pengawasan di tiap pintu masuk kita sedang menunggu. Kan anggarannya masih dibicarakan," kata Esron berkilah.
Komunikasi publik soal antisipasi dan penanganan Covid-19 juga masih minim dan tak maksimal dilakukan. Hal itu berakibat pada rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti anjuran pemerintah menangani Covid-19.
Buruknya komunikasi internal gugus tugas malah menciptakan kepanikan. Seperti saat ditemukannya kasus positif Covid-19 di Kota Pematangsiantar pada 3 April lalu.
Kala itu satu orang berinisial SJS, dinyatakan positif lewat uji swab setelah dua kali dirawat di rumah sakit di Medan dengan status PDP. SJS yang mempunyai riwayat berpergian ke luar daerah, tiba di Kota Pematangsiantar pada 30 Maret.
Meski terpapar, kondisi SJS saat itu dalam kondisi sehat. SJS kemudian dijemput oleh tim medis di kediamannya Jalan Farel Pasaribu, Kota Pematangsiantar, menggunakan ambulans serta alat pelindung diri (APD). Kejadian itu kemudian viral di media sosial dan membuat kepanikan masyarakat meningkat.
Belum tersedianya rumah singgah khusus bagi pasien positif dalam kondisi sehat membuat SJS bersama tiga anak dan istrinya yang dinyatakan reaktif hasil rapid test harus menjalani isolasi di RSUD dr Djasamen Saragih.
Sejauh ini penyebaran informasi terkait covid oleh gugus tugas hanya disiarkan pada akun Facebook dan akun YouTube Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Pematangsiantar.
Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Posma Sitorus, saat ditemui di Balai Kota Jalan Merdeka, tampak enteng dan enggan menanggapi lebih jauh terkait minimnya akses informasi penanganan Covid-19 kepada masyarakat.
Tersangka kasus korupsi smart city pada tahun 2019 itu mengatakan, perihal informasi publik menjadi tanggung jawab posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Kepala Dinas Kominfo Pematangsiantar Posma Sitorus. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)
"Ya, kan itu bukan tugas kita. Itu tugas gugus tugas. Kalau mereka ada lakukan publikasi kita hanya bantu menyebarluaskan saja," katanya datar.
Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan Imran Nasution berujar, mandeknya informasi tak sekadar memunculkan kehawatiran namun juga gagalnya pemahaman masyarakat soal Covid-19.
"Sejauh ini amatan kita di lapangan masyarakat gagal memahami soal ODP, PDP, kemudian membuat kepanikan dan orang saling curiga dan takut berlebihan. Itu memperlihatkan komunikasi tidak berjalan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat," kata Imran kepada Tagar.
Kata Imran, pemberitahuan perkembangan Covid-19 yang tidak terkendali justru menimbulkan rasa takut dan stigma negatif di masyarakat. Imran meminta pemerintah perlu lebih transparan dalam menginformasikan perkembangan kasus virus corona dan program pemerintah agar masyarakat bisa lebih tenang.
"Jadi mulai dari RT, sampai tingkat paling atas perlu bekerja sama yang baik. Minimnya informasi publikasi kemudian membuat media mencari jalannya sendiri mencari informasi. Jadi, selain media sosial perlu ada kerja sama sharing informasi dengan media massa," terang Imran.
"Saya sendiri bukan pemerhati media sosial. Tapi artinya, kalau informasi dari pemerintah bagus, dan akurat, itu yang dibutuhkan masyarakat," tandasnya.
Inisiator Kaukus Muda Siantar (KMS) Fernando Sihotang yang melakukan survei penanganan Covid-19 di Kota Pematangsiantar mengatakan, dari hasil jajak pendapat kepada 456 responden di Kota Pematangsiantar menunjukkan sentimen negatif terhadap penanganan corona oleh pemerintah setempat.
Sebagian koresponden merasa tidak yakin melihat kesiapan penanganan Covid-19 oleh Pemko Pematangsiantar. Jajak pendapat yang dilakukan kepada masyarakat delapan kecamatan tersebut dilakukan pada 5-6 April 2020 dengan berbasis daring.
Dari hasil jajak pendapat kata Fernando, diketahui rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemko Pematangsiantar sebesar 71,5 persen.
Begitu pula penilaian mereka terhadap kemampuan Pemko menangani warga yang terdampak akibat wabah virus corona sebesar 59,9 persen mengatakan tidak yakin.
Urusan komunikasi publik, mayoritas responden juga memberi sentimen negatif. Sebesar 67,5 persen masyarakat berpendapat peran komunikasi publik Pemko tak memadai.
Salah satu faktor yang menguatkan kencederungan ini adalah minimnya pengetahuan yang diperoleh warga terkait prosedur dan langkah yang harus diikuti jika ada anggota masyarakat terpapar corona.
"Kondisi psikososial mayoritas responden berada di posisi panik karena takut menurut survei sebesar 63,6 persen. Kepanikan beranjak dari premis, yaitu peran komunikasi publik yang minim dan rendahnya keyakinan warga terhadap otoritas kotanya dalam hal mengantisipasi dan menangani wabah," ujar Fernando.
Pemko Siantar dinilai lamban
Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Ferry SP Sinamo mengatakan, sejauh ini Pemko Pematangsiantar belum menyerahkan rencana pengalihan APBD kepada DPRD. Hal itu menunjukkan lambatnya wali kota dan jajarannya menyambut program pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.
Anggota DPRD Pematangsiantar Ferry SP Sinamo saat melakukan bantuan dan penyemprotan disinfektan. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)
“Belum lama ini wali kota bilang Siantar aman dan orang Siantar harus hidup dan makan. Kita hargai antusias itu,” tuturnya.
Politikus PDIP tersebut menilai pernyataan Hefriansyah dalam menangani dampak Covid-19 harus dibuktikan lewat kerja nyata.
“Kalau bisa memberikan semangat, kita pertanyakan apa yang sudah diberikan beliau selama sebulan lebih wabah ini terjadi. Apakah ada wujud bantuan yang diberikannya kepada masyarakat,” terang Ferry.
Saat ini sebut Ferry, masyarakat telah menantikan bantuan Pemko yang bersumber dari APBD sesuai arahan presiden. Pemko dapat segera memberi stimulus dan keringanan saat menurunnya pendapatan mayoritas masyarakat, seperti subsidi pembayaran air bersih melalui perusahaan air milik daerah.
"Pemko harus juga menyerahkan rencana pengalihan APBD kepada DPRD. Tapi belum ada sampai sekarang. Kita minta percepatlah bantuan kepada masyarakat dan bantuan subsidi air melalui PDAM agar dapat membantu masyarakat kecil. Sebaiknya Hefriansyah tidak sekadar cakap-cakap saja," sebut Ferry.
Dosen Pasca Sarjana Universitas Simalungun (USI) Kota Pematangsiantar Anggiat Sinurat, mengatakan dalam situasi saat ini kelesuan ekonomi wajar terjadi.
Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pengelola anggaran harus segera memberi bantuan sesuai konstitusi. "Ya, dalam keadaan saat ini tentu mempengaruhi kondisi pasar, dan ekonomi pedagang. Karenanya pemerintah harus hadir seperti yang tertuang dalam UUD," terang Anggiat.
Dia menyebut, penerapan social distancing di tengah warga Kota Pematangsiantar, terutama bagi para pedagang memang tidak mudah dilakukan.
"Untuk mengikuti imbauan pemerintah tentu tidak mudah. Perlu ada data, sosialisasi, dan peran pemerintah serta jaminan untuk tetap hidup berkecukupan," tuturnya.
Sesuai instruksi presiden, Anggiat berharap Pemko Pematangsiantar segera merealisasikan program yang sudah ditetapkan. "Harus segera, karena masyarakat membutuhkan. Bisa saja dalam bentuk bantuan tunai kepada pedagang eceran," tuturnya.[]
