Yogyakarta - Anggota Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti mengatakan, salah satu evaluasi dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi adalah merotasi guru.
Sistem zonasi sebagai cara untuk pemerataan kualitas pendidikan menyeluruh. Sedangkan rotasi guru bertujuan agar kesetaraan sekolah favorit dan non favorit lebih cepat terwujud.
Politikus PDIP dari Dapil DIY mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selalu bilang, PPDB zonasi untuk menghilangkan kasta antar sekolah.
"Untuk menghilangkan status favorit dan non favorit, rotasi guru perlu dilakukan. Tidak sekedar sistemnya (PPDB Zonasi) saja," kata Esti di Yogyakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
Esti sepakat, status sekolah favorit dan non favorit dihilangkan. Selama ini, pihak ketiga lebih banyak memberikan bantuan ke sekolah favorit, termasuk pemerintah.
Seharusnya, bantuan lebih banyak diberikan sekolah bukan favorit agar bisa mengejar ketertinggalan.
"Orang-orang punya duit bukannya membantu sekolah-sekolah yang tidak mampu, tetapi memilih sekolah-sekolah favorit," ujar peraih suara terbanyak caleg DPR RI pada Pemilu 2019 ini.
Apalagi, anggaran pendidikan dari pusat hanya untuk sarana prasarana khususnya fisik. Anggaran tersebut tidak lagi masuk di pos anggarannya Kemendikbud pada Dana Alokasi Khusus (DAK). "Komisi X juga meminta juklak-juknis yang jelas soal penggunaan DAK," ungkapnya.
Menurut Esti, rotasi guru dilakukan juga agar tidak memunculkan kesombongan pada diri siswa dan guru yang merasa berada di sekolah terfavorit.
"Komisi X menyarankan itu (rotasi guru). Itu sudah dimulai di Yogyakarta," ujarnya.
Evaluasi lain dari pelaksanaan PPDB Zonasi adalah perihal pendaftaran online. Faktanya sistem online juga masih mengacu juga ada offline.
"Orang tua harus antre ambil nomor token untuk bisa akses. Tapi itu mustinya bisa didapat secara online," tuturnya.
Namun, Komisi X juga menyadari banyak daerah-daerah di Indonesia terutama di bagian timur, masih blank spot sinyal. "Ini perlu menjadi perhatian," ucap dia.
Esti mengatakan, dalam beberapa kali kunjungan kerja di daerah sering mendapat masukan. Salah satunya di Kabupaten Purworejo yang disampaikan oleh PGRI soal sistem zonasi dengan pembobotan.
"Sebenarnya hampir mirip dengan yang sudah diakui model 15 persen sistem prestasi dimasukkan," katanya.
Sementara itu, saat pelaksanaan PPDB zonasi 2019 lalu, masih ada persoalan teknis yang ditemui. Salah satunya, pada hari pertama masih berpengaruhnya jalur zonasi bagi calon siswa yang memilih jalur prestasi.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya mengakui hal itu. Padahal, sesuai regulasi untuk jalur prestasi, poin yang menentukan adalah nilai ujian, waktu pendaftaran dan pilihan sekolah yang dituju.
Sebagai catatan, pada tahun ajaran 2019 di Provinsi DIY, terdapat 69 SMAN yang menyediakan 388 kelas atau rombongan belajar. Jumlah kuota SMAN sebanyak 14.471 siswa. Sedangkan untuk SMKN ada 46 sekolah dengan 478 kelas dengan total kuota 17.208 siswa. []
Baca juga:
