UNTUK INDONESIA
Erick Thohir Copot Refly Harun dari Komut Pelindo I
Menteri BUMN Erick Thohir mencopot jabatan Refly Harun dari posisi Komisaris Utama (Komut) Pelindo I. Hal itu diungkap di Twitter akun @ReflyHz.
Refly Harun saat kunjungan ke anak perusahaan Pelindo I, Prima Terminal Pertikemas, Belawan, Sumatera Utara. 7 September 2019. (foto: Instagram @reflyharun).

Bekasi - Refly Harun saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pelindo I, setelah posisinya dicopot oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Hal itu langsung diumumkan Refly di akun Twitter pribadinya @ReflyHZ.

Dalam keterangannya, Refly Harun berterima kasih kepada mantan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Presiden Joko Widodo yang sudah mengangkat, sekaligus memberhentikannya dari posisi Komut Pelindo I.

Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah bener kita dukung, enggak bener kita kritik.

Pakar hukum tata negara itu seakan tidak terlalu kaget dengan keputusan tersebut, dan bersikeras akan tetap berada di garis terluar untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang memang di matanya salah.

"Terima kasih Rini Soemarno yang sudah mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan, dan terima kasih Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah bener kita dukung, enggak bener kita kritik. Salam," tulis @ReflyHZ seperti dilihat Tagar, Senin malam, 20 April 2020.

Baca juga: Tanggapi Refly Harun, PDIP: Mulut Perlu Dilockdown

Refly Harun TweetCuitan Refly Harun yang dicopot dari posisi Komisaris Utama Pelindo I oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin, 20 April 2020. (foto: Twitter/@ReflyFZ).

Secara terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan kabar pencopotan Refly Harun, yang posisinya kini langsung diduduki Achmad Djamaludin. Refly tidak sendirian, karena dia dicopot bersama beberapa komisaris lainnya. 

Arya berharap dengan pergantian wajah baru di posisi Komisaris Pelindo I, akan membuat perusahaan pelat merah itu kian baik, terutama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Komisaris kan tidak hanya sendiri, kan ada 4 komisaris yang diganti. Jadi itu refreshing saja, artinya perlu refreshing di Pelindo, sehingga kita ganti 4 orang. Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini, mudah-mudahan membuat Pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya, dan bisa menghadapi corona juga," kata Arya Sinulingga kepada wartawan, Senin, 20 April 2020.

Baca juga: Komut Pelindo I Usul Lockdown, Komisi VI: Motif Politik

Seperti dilaporkan DetikFinance, perombakan komisaris ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-123/MBU/04/2020. 

Terdapat nama Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Arman Depari sebagai Komisaris, dan politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago yang menduduki posisi Komisaris Independen Pelindo I.

Berikut jajaran komisaris sebelumnya:

1. Refly Harun - Komisaris Utama merangkap sebagai komisaris independen.

2. Heryadi - Komisaris Independen.

3. Bambang Setyo Wahyudi - Komisaris.

4. Lukita Dinarsyah Tuwo - Komisaris.

5. Winata Supriatna- Komisaris.

Berikut susunan komisaris terbaru:

1. Achmad Djamaludin - Komisaris Utama.

2. Arman Depari - Komisaris.

3. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan - Komisaris Independen.

4. Ahmad Perwira Mulia Tarigan - Komisaris Independen.

5. Irma Suryani Chaniago - Komisaris Independen.

6. Winata Supriatna - Komisaris. []

Berita terkait
Refly Harun Tidak Setuju Pengaktifan Darurat Sipil
Pengamat hukum tata negara Refly Harun tidak setuju kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pengaktifan darurat sipil saat corona.
COVID-19 Buat Pelindo Perketat Pintu Masuk Pelabuhan
Pelindo I aktif melakukan pengawasan dan sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 pada setiap orang yang masuk dan keluar.
Pelindo I Sangkal Pindahkan BBM Ilegal di Nipah
Direktur Utama Pelindo I membantah dugaan transfer bahan bakar ilegal di perairan Nipah yang dilakukan salah satu kapalnya.
0
Perusahaan di Jabar Pastikan Karyawan Bebas Covid-19
Pemprov Jabar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan dan inspeksi baik sebelum dan setelah PSBB diberlakukan