UNTUK INDONESIA
Erick Akan Lego Aset Jiwasraya untuk Bayar Nasabah
Pemerintah mengklaim dana pembayaran nasabah Asuransi Jiwasraya tahap pertama mencukup, sumber dana dari penjualan aset peseroan.
Menteri BUMN Erick Thohir penuhi panggilan Komisi VI rapat terkait Jiwasraya. (Foto: Tagar/Fernandho)

Jakarta -Pemerintah mengklaim dana pembayaran nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahap pertama mencukupi. Sumber dana berasal dari efisiensi perusahaan pelat merah itu melalui penjualan aset perseroan. Aset yang siap dilego adalah Cilandak Town Square atau Citos. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir siap melego aset properti itu kepada perusahaan swasta jika mendapat persetujuan dari Panitia Kerja DPR.

"Kalau Mal Citos di Jakarta mungkin akan kami jual ke pihak swasta atau pihak lainnya yang berminat," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga di Jakarta, Senin, 9 Maret 2020, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Arya, aset mal Citos ini cukup bagus dan sudah mulai ditawarkan. Banyak pihak yang sudah melirik dan berminat untuk membeli mal tersebut. "Kemungkinan nilai aset Citos saat ini sekitar Rp 2 triliun sampai dengan Rp 3 triliun," tuturnya.

Rencana penjualan Mal Citos itu, lanjutnya, merupakan rencana penjualan aset-aset milik Jiwasraya dalam upaya penyelamatan perusahaan asuransi pelat merah tersebut. "Ada juga rencana pembelian aset . Aset Jiwasraya bisa dibeli oleh subholding asuransi sehingga didapatkan dana tunai secara langsung, karena kalau tidak nanti menunggu lama, karena  untuk penjualan bangunan, setahun atau dua tahun baru laku," ujarnya. Menurutnya, Kementerian BUMN tidak ingin ketika aset Jiwasraya tersebut dijual harga penjualannya tidak optimal.

Baca Juga: Pegadaian Dilibatkan Lego Emas Tersangka Jiwasraya

Dana untuk tahap pertama sudah standby.

Sebelumnya Arya menyebutkan, sumber dana pembayaran tahap pertama akan berasal dari efisiensi Jiwasraya. Yakni efisiensi kantor-kantor seperti biaya listrik, sewa kantor,dan sebagainya yang tidak maksimal bekerja karena tidak lagi operasional. "Bisnis Jiwasraya masih berjalan semua," ujarnya.

JiwasrayaJiwasraya. (Foto: Antara)

Rapat Panja Lagi

Kementerian BUMN sudah menyiapkan skema dan dana pembayaran untuk Jiwasraya Maret ini, jika telah mendapatkan persetujuan dari Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya DPR. " Setelah rapat Panja," ujar Arya.

Arya menambahkan, secara planning, Kementerian BUMN nanti sekitar akhir Maret bersama Komisi VI dan XI DPR akan menggelar Rapat Panja Jiwasraya lagi. "Jadi skema dan dananya sudah kami siapkan juga. Tapi yang pasti dana untuk tahap pertama sudah stand by," tuturnya.

Terkait nasabah mana yang akan diprioritaskan dalam tahap pertama ini, Kementerian BUMN akan mempresentasikannya kepada Panja DPR. "Urgensi kita tahu untuk kondisi sekarang, mana masyarakat yang membutuhkannya," ucap Arya,

Menurut Arya, Panja Jiwasraya mengikat secara politik untuk tahapan-tahapan penyelamatan Jiwasraya mengingat setiap langkah penyelamatan Jiwasraya tidak bisa lepas juga dari DPR. "Sampai hari ini prosesnya sudah cukup baik, diskusi-diskusi di Panja sudah mengerucut. Masukan-masukan dari rekan-rekan di Panja juga sudah kita terima," katanya.

Simak Pula: Cegah Kasus Jiwasraya, Sub Holding Asuransi Solusi?

Sebelumnya Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya dalam rangka mengungkapkan duduk perkara sesungguhnya dalam kasus Jiwasraya sekaligus menuntaskan pembayaran kepada nasabahnya. Pertama, dengan terbentuknya Jiwasraya Putra yang terdiri atas berbagai pemilik sahamnya, yakni BUMN-BUMN, sehingga hal ini bisa menghasilkan dana sekitar Rp 9,5 triliun, yang bisa untuk menopang nantinya pembayaran-pembayaran Jiwasraya.

Langkah penyelesaian berikutnya adalah melakukan holding asuransi. Kemudian melakukan restrukturisasi utang-utang besar dan akan ada skema yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo pernah mengatakan sumber dana pembayaran klaim nasabah Jiwasraya pada akhir Maret 2020 sedang dalam proses diskusi dengan pihak-pihak terkait. Tiko, panggilannya, menyebutkan, keputusan sumber dana tersebut juga harus persetujuan Komisi VI dan Komisi XI DPR sebagai pihak yang berwenang mengawasi jalannya penyelamatan Jiwasraya.[]

Berita terkait
Faisal Basri: Lembaga Polis Hindari Kasus Jiwasraya
Ekonom senior Faisal Basri menyarankan pemerintah membentuk lembaga penjamin polis (LPP) menghindari kasus gagal bayar Jiwasraya.
Pegadaian Dilibatkan Lego Emas Tersangka Jiwasraya
Manajemen Pegadaian membenarkan pihaknya diminta oleh Kejaksaan Agung untuk menaksir aset sitaan milik beberapa tersangka kasus Asuransi Jiwasraya.
Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Tanah di Jaksel
Tim jaksa penyidik Kejagung menyegel enam bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi Jiwasraya.
0
703 Kantor Langgar PSBB Jakarta, PDIP Minta Anies Tegas
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tidak tegas ke semua lini hingga PSBB tahap kedua.