Jakarta, (Tagar 24/10/20170) - Saat awal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dikeluarkan, Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang keras mengkritik dan bahkan memberikan sinyal akan menolak.
Namun, dalam pengambilan keputusan terakhir mengenai Perppu Ormas tersebut di DPR, Partai Demokrat tiba-tiba mendukung Perppu tersebut walau dengan beberapa catatan.
"Fraksi Demokrat melihat bahwa setelah mempelajari bahwa sebenarnya maksudnya pemerintah itu bagus. Tetapi karena ada poin-poin yang perlu untuk menjadi evaluasi jadi ya sebaiknya kita evaluasi setelah kita terima," ungkap Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/10).
Namun, Syarif mengatakan perubahan sikap Demokrat tersebut bukan sinyal Demokrat merapat ke koalisi pemerintah. Menurut Syarif sikap mereka lebih kepada sikap partai politik penyeimbang di parlemen.
"Oh nggak, kita nggak pernah mau gabung ke pemerintah karena apa, dari awal kan kita nggak berkeringat ya dan komitmen kita, kita tetap sebagai partai penyeimbang," tutupnya. (nhn)
