Gowa - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan akan mengusulkan revisi APBD tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan porsi anggaran penanganan Covid-19 atau virus corona.
Kami berencana rapat untuk bahas penanggulangan Virus Corona di Gowa.
Rencana revisi APBD sudah disepakati oleh empat pimpinan DPRD Gowa. Namun sebelum diajukan, pihak DPRD akan melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) internal terlebih dahulu.
"Kami berencana rapat untuk bahas penanggulangan Virus Corona di Gowa. Apa-apa saja anggaran yang bisa dialihkan," kata Ketua DPRD Gowa, Rapiuddin, Kamis 26 Maret 2020.
Legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, besaran anggaran untuk penanganan Virus Corona di Gowa belum bisa ditentukan.
Sebab, katanya, hal itu mesti dibahas bersama pimpinan eksekutif, dalam hal ini Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.
"Berapa pun dianggarkan oleh pemerintah kami sebagai dewan akan menyetujui, asalkan sesuai peruntukannya untuk mencegah dan mengobati pasien virus corona," bebernya.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah mendesak untuk pengadaan anggaran penanganan Virus Corona.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus turun tangan dan peduli terhadap pandemi Virus Corona. Termasuk peduli terhadap petugas kesehatan dan para dokter yang berjuang di garda terdepan.
Terpisah, Wakil Ketua III DPRD Rizqiyah Hijaz mengatakan, Mendagri memperbolehkan revisi APBD daerah demi penanggulangan Virus Corona.
Menurutnya, hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendgari) Nomor 20 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 tahun 2020.
"Salah satu altetnatif yang bisa kami sarankan adalah mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh Mendagri," katanya.
Dia menjelaskan, pemerintah dapat melakukan revisi APBD dengan fokus untuk meningkatkan kapasitas di bidang kesehatan. Apalagi jika untuk peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah.
"Revisi APBD untuk penanggulangan wabah Virus Corona dimungkinkan. Itu sudah menjadi petunjuk Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya. []
