Bantul - DPRD dan jajaran eksekutif Pemkab Bantul bersitegang soal penanganan pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD setempat, Selasa 19 Mei 2020. Dalam RDP diwarnai aksi protes.
Bahkan beberapa anggota wakil rakyat memutuskan untuk keluar sebelum rapat selesai. Ada juga anggota Dewan yang tidak hadir sejak awal dengan alasan karena rapat tidak dihadiri Bupati Bantul.
Supriyono, anggota DPRD yang tidak hadir sejak awal mengaku kecewa karena Bupati Bantul Suharsono selaku terundang tidak menghadiri langsung dalam rapat dengar pendapat tersebut. Menurut penilaiannya kehadiran bupati penting dimintai pertanggungjawabannya dalam penanganan Covid-19.
Rapat dengar pendapat itu memang dikhususkan untuk membahas perkembangan penanganan Covid-19. Supriyanto mengaku selama ini Dewan tidak dilibatkan dalam penanganan Coronavirus padahal memiliki fungsi pengawasan.
Wakil rakyat ingin mengetahui rencana kegiatan, penganggaran, dan penanggung jawab setiap kegiatan dalam penanganan Covid-19 tersebut, “Fungsi Dewan sebagai pengawas juga harus mengetahui,” kata Supriyanto yang juga dari Partai Bulan Bintang (PBB), saat dihubungi Selasa, 19 Mei 2020.
Sama seperti Mahmudin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan sejumlah anggota rapat yang hadir sempat keluar karena tidak puas dengan jawaban dari eksekutif dalam rapat. Namun rapat tetap berjalan sampai selesai dan dihadiri sekitar 25 orang meski tanpa ada kesimpulan.
Fungsi Dewan sebagai pengawas juga harus mengetahui.
Menurut mahmudin, Dewan sebenarnya menanyakan secara rinci soal penggunaan anggaran penanganan pandemi yang sudah berlangsung dua bulan ini. Alasannya penggunaan anggaran tersebut tanpa melibatkan Dewan dan belum jelas terkait transparansinya.
“Ketika dimintai transparan untuk apa saja anggarannya? Besarannya berapa dan kapan dilaksanakan itu belum jelas. Karena jawabannya belum jelas jadi banyak peserta rapat kecewa,” kata Mahmudin.
Dia mengatakan, dalam rapat itu pemkab sama sekali tidak menyajikan data secara rinci secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan anggaran di tengah pandemi Covid-19 ini. Akhirnya rapat tidak menghasilkan apa-apa dan akan dilanjutkan setelah lebaran nanti.
Di lain sisi anggota Dewan dari partai Nasdem, Bibit Rustamta, mengatakan ada beberapa yang harus dievaluasi dalam penanganan Covid-19 karena menguras banyak anggaran, sehingga perlu dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat. Beberapa poin di antaranya adalah soal rincian penggunaan anggaran.
Dia mengatakan, sejauh ini anggaran penanganan Covid-19 untuk kesehatan sudah lebih dari Rp 50 miliar, untuk jaring pengaman sosial sekitar Rp 74 miliar, dan pemulihan ekonomi Rp 15 miliar. “Kami selama ini baru sebatas mendengarkan belum sampai mempelajari karena tidak ada laporan tertulis yang disajikan,” ucap Bibit.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan terlepas dari adanya aksi protes, pihaknya sudah menghadiri undangan dari DPRD Bantul. “Terkait kami tidak menyediakan laporan resmi iya, kami akui. Tapi hal yang ditanyakan, kami jelaskan semua di forum itu,” katanya.
Helmi mengatakan, jika Dewan tak puas dengan jawaban yang diberikan kami mohon maaf. "Yang jelas fakta pertanyaan saya jawab sebagaimana yang kami ketahui sesuai dokumen yang kami miliki,” ungkapnya.
Helmi menegaskan semua kegiatan penanganan Covid-19 dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan kegiatan penaanganan pada masa tanggap darurat Covid-19 ini, karena ada OPD yang konsennya pada pemulihan pascapandemi. []
Baca Juga:
- Penjelasan soal Reaktif Corona Berkeliaran di Bantul
- Alasan Pemkab Bantul Belum Mengusulkan PSBB
- Positif Covid-19 Tambah Enam Orang di Bantul
