UNTUK INDONESIA
DPR: Masalah Jiwasraya Menemui Titik Terang
Panja Komisi VI DPR menyatakan menerima usulan pemerintah atas solusi yang dihadirkan guna menanggulangi masalah keuangan Asuransi Jiwasraya.
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menghadapi komplekitas masalah, tak hanya menyangkut terganggunya kesehatan finansial. (Foto: Yahoo.com)

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakya (DPR) RI menyatakan menerima usulan pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir, atas solusi yang dihadirkan guna menanggulangi masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Anggota Panja dari Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan penyelesaian yang diusung pemerintah dalam polemik Jiwasraya telah sesuai dengan harapan sebagian besar unsur di Komisi VI.

"Meskipun saya tidak bisa membocorkan hasil rapat Panja, tetapi dari keterangan Pak Erick menunjukan bahwa Panja Jiwasraya Komisi VI sudah memberikan titik terang dan harapan kepada masyarakat bahwa solusinya akan segera keluar," ujar Andre di kompleks parlemen, Rabu, 29 Januari 2020.

Untuk membayar cicilan, Kementerian BUMN dan Jiwasraya menyatakan mampu.

Pernyataan Andre tersebut merujuk pada keputusan Erick Thohir yang menyatakan bahwa pembayaran klaim pemegang polis Jiwasraya akan dibayarkan mulai Maret 2020. "Yang jelas untuk membayar cicilan itu, kementerian BUMN dan Jiwasraya  menyatakan mampu," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait berapa besaran dana tahap pertama yang akan dikeluarkan, politisi dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu menolak untuk menjawab lebih detail. "Nantilah itu domainnya Pak Erick. Menurut keterangannya, beliau harus berkoordinasi dulu dan meminta izin Kementerian Keuangan dan OJK," tutur Andre.

Pada awal sidang Panja, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyebut bahwa kewajiban tertunggak Jiwasraya dalam pembayaran polis nasabah mencapai angka Rp 16 triliun. Besaran tersebut termasuk dari kekurangan solvabilitas perusahaan yang berjumlah Rp 28 triliun. "Jiwasraya saat ini sangat sakit dan kesulitan, yang memiliki kewajiban klaim kepada pemegang polis sebesar Rp 16 triliun. Jiwasraya juga mengalami kekurangan solvabilitas sebesar Rp 28 triliun," ujarnya.

Erick ThohirMenteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara/Aji Cakti)

Kami bukan menyalahkan tetapi memang realita, manajemen yang sebelumnya itu tidak melakukan investasi dengan prinsip kehati-hatian.

Erick menduga, beban tersebut terjadi lantaran Jiwasraya menawarkan produk asuransi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Kondisi itu tidak didukung oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan return yang memadai guna menutup biaya dana nasabah. "Ini juga menjadi perhatian kami untuk perlu adanya safety dari investasi yang seperti ini, tidak hanya mengejar bunga tetapi juga pensiun jangka panjang perlu kepastian," tutur dia.

Selain produk yang bermasalah, Erick juga mensinyalir manajemen Jiwasraya tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penempatan dana investasi. Akibatnya, sejumlah instrumen investasi perusahaan mengalami penurunan nilai hingga triliunan rupiah. "Kami bukan menyalahkan tetapi memang realita, manajemen yang sebelumnya itu tidak melakukan investasi dengan prinsip kehati-hatian," kata dia.

Andre RosiadePolitikus Partai Gerindra Andre Rosiade masuk ruang rapat tertutup yang dilaksanakan bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. (Foto: Tagar/Fernando Pasaribu)

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan bahwa Jiwasraya telah melakukan kegiatan pembelian dan penjualan saham tidak didasarkan atas data yang valid dan objektif. Dia juga menyebut Jiwasraya menyelenggarakan aktivitas jual beli saham dalam waktu yang berdekatan guna menghindari pencatatan unrealized loss.

"Jual beli saham tersebut diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dan dilakukan dengan mereka yang seharga, sehingga harga transaksi tidak mencerminkan harga yang sebenarnya," ujar Agung beberapa waktu lalu.

Akibatnya, BPK menduga penurunan nilai investasi Jiwasraya mencapai angka sebesar Rp 10,4 trilun. Dari jumlah tersebut, Rp 4 triliun diantaranya merupakan penurunan nilai dari instrumen investasi saham. Sementara Rp 6,4 triliun lainnya merupakan penurunan nilai dari investasi reksadana.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Panja Jiwasraya Tekan Erick Thohir Bayar Nasabah
Panja Jiwasraya menekankan kepada Menteri BUMN Erick Thohir menyelesaikan pembayaran kerugian nasabah Jiwasraya terakhir akhir Maret 2020.
Jiwasraya Jatuhkan Menteri, DPR Curigai Oposisi
Komisi VI DPR menyinggung oposisi soal isu bakal ada menteri yang dijatuhkan lewat skandal korupsi Jiwasraya.
Ikut Panja Jiwasraya, Sekjen Demokrat: Gak Acci Ceng
Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan akan terus mengawal kasus korupsi Asuransi Jiwasraya dan tidak boleh melangkah mundur.
0
Masker Sitaan Polisi Dijual Rp 4.400 per Bungkus
Polisi menjual masker hasil sitaan tersangka penimbun dengan harga Rp 4.400 per bungkus.