Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem Martin Manurung menampik anggapan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal ada menteri yang dijatuhkan lewat isu skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, logika itu tak masuk akal dan kemungkinan berasal dari partai oposisi.
Secara logika lebih mungkin dari partai oposisi.
Martin mengatakan jika SBY menggunakan pola pikir partai pemerintah ingin menjatuhkan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju maka jawabannya adalah mustahil. Justru, kata dia, yang seharusnya memiliki agenda politik seperti itu adalah partai oposisi.
"Dugaan agenda politik seperti itu malah secara logika lebih mungkin dari partai oposisi, bukan dari koalisi pendukung pemerintah," kata Martin kepada Tagar, Rabu, 29 Januari 2020.
Menurut Martin, panitia kerja (panja) yang dibentuk komisi VI DPR bertujuan untuk membuka duduk masalah yang membelit Jiwasraya. Terutama adalah bagaimana memastikan uang iuran yang selama ini dibayarkan nasabah bisa dikembalikan. Sehingga salah jika upaya tersebut diartikan mengarah kepada tujuan politik, apalgi ingin menjatuhkan menteri.
"Agenda Panja sampai saat ini fokus pada pendalaman masalah dan skema penyelesaian kasus sehingga memberikan kepastian pada pembayaran dana nasabah, termasuk untuk target waktunya. Jadi, tidak ada aspek politisnya," ucap Martin.
Lebih lanjut, Martin menganggap bahwa apa yang disampaikan SBY bisa dimaklumi karena bisa saja presiden keenam itu mendapat informasi yang tidak akurat. Namun, dia tidak ingin berasumsi lain terhadap SBY.
"Mungkin ada masukan yang kurang tepat kepada beliau," kata politikus Partai NasDem itu.
Diketahui SBY melalui catatan laman Facebooknya membeberkan sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus Jiwasraya. Hal itu dimulai ketika Jiwasraya sudah bermasalah sejak 10 tahun yang lalu hingga maksud terselubung lembaga legislatif yang turut menyelidiki untuk mendongkel sejumlah menteri dan menyeret nama Jokowi.
"Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," tulis SBY.
SBY pun menilai apa yang dilakukan oleh partai pendukung pemerintahan itu merupakan hal yang salah lantaran belum apa-apa sudah menentukan target untuk dijatuhkan. Namun di satu sisi dia masih meragukan ungkapannya tersebut benar adanya.
"Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main 'target-targetan'," tulis SBY. []
