UNTUK INDONESIA
DPR Kantongi Solusi untuk Sengkarut BUMN Jiwasraya
DPR telah mengantongi masukan dari sejumlah pakar asuransi untuk menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Anggota Komisi VI DPR Hendrik Lewerissa usai RPDU di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Januari 2020. (Foto: Tagar/M Yaqin)

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Hendrik Lewerissa mengatakan DPR telah mengantongi masukan dari sejumlah pakar asuransi untuk menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Solusi dari pakar akan digulirkan untuk sengkarut perusahaan asuransi berpelat merah tersebut.

Masukan tersebut datang dari dewan asuransi Indonesia dan pihak pelaku di pasar modal dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

Saya kira tawaran-tawaran solusi yang disampaikan itu menurut kami itu dapat diterapkan.

"Informasi, sharing, pencerahan yang disampaikan oleh dewan asuransi Indonesia menjadi penting untuk pemahaman komisi VI, khususnya yang tergabung dengan Panja Jiwasraya, kemudian juga dengan pelaku pasar modal, karena kita harus tahu juga. Karena kita tahu betul bahwa masalah Jiwasraya terjadi karena pembelian saham yang digoreng di pasar modal," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Dari saran yang didapat dalam RDPU tersebut, Hendrik menjelaskan bakal ada sejumlah opsi yang diberikan untuk proses pengembalian uang nasabah. Dikatakannya, Panja nantinya akan mempertimbangkan solusi terbaik yang bakal diambil.

"Ada beberapa skema, ada skema konservatif, ada juga skema out of the box, saya kira tawaran-tawaran solusi yang disampaikan itu menurut kami itu dapat diterapkan. Soal batas waktu kapan itu bisa diselesaikan itu yang menjadi perdebatan," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendrik menyebut semua proses pengembalian uang nasabah akan dilakukan dengan waktu yang cepat. Namun dia tidak bisa memastikan berapa waktu yang akan dibutuhkan dalam proses tersebut.

"Memang sesuai yang memegang polis tentu menginginkan penyelesaian dengan waktu yang cepat tapi dari perspektif saham pengendali dari pemerintah kementerian BUMN, tentu itu tidak seperti secepat yang diharapkan, tapi yang pasti memang para pemegang polis asuransi Jiwasraya ini hak mereka akan diselesaikan oleh kementerian BUMN,” kata Hendrik.

Sementara itu, untuk menyegarkan perusahaan Jiwasraya, Hendrik membeberkan ada sejumlah langkah yang bakal dilakukan. Seperti misalnya merombak struktur perusahaan dan membuat holding perusahaan asuransi BUMN, sehingga nantinya semua perusahaan asuransi pelat merah akan dijadikan satu dengan beberapa cabang di dalamnya.

"Ada beberapa solusi antara lain salah satunya restrukturisasi, kedua membentuk holdingisasi lalu holding memberi pinjaman subkoordinasi kepada anak perusahaan. Saya kira masih berkutat di sekitar solusi-solusi demikian," ucap dia. []

Berita terkait
Jiwasraya Jatuhkan Menteri, DPR Curigai Oposisi
Komisi VI DPR menyinggung oposisi soal isu bakal ada menteri yang dijatuhkan lewat skandal korupsi Jiwasraya.
Reaksi Sri Mulyani Disebut SBY di Kasus Jiwasraya
Menkeu Sri Mulyani disebut dalam sikap Presiden ke-6 Indonesia SBY terhadap dugaan korupsi di Jiwasraya. Apa reaksinya?
Demokrat: Ada 40 Perusahaan Main di Dalam Jiwasraya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Hinca Pandjaitan sebut ada pemain besar yang memiliki 40 perusahaan bermain-main di Jiwasraya.
0
Masker Sitaan Polisi Dijual Rp 4.400 per Bungkus
Polisi menjual masker hasil sitaan tersangka penimbun dengan harga Rp 4.400 per bungkus.