Jakarta - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin mengatakan permasalahan yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak cukup diselesaikan dengan panitia kerja (panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja.
"DPR tidak cukup membuat panja-panja lintas komisi, tetapi sudah sangat kuat alasan untuk adanya pansus," kata Din Syamsuddin di Sekretariat DN-PIM, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020 seperti dilansir dari Antara.
Pasalnya, kasus Jiwasraya melibatkan dan sudah merugikan rakyat. Oleh karena itu, ia berharap DPR bersama pemerintah bisa menganalisis dan menelaah lebih dalam penyebab terjadinya masalah di perseroan pelat merah tersebut.
"Sebagai wakil rakyat perlu membuka diri melihat persoalan ini sebagai suatu persoalan serius. Maka, sangat wajar kalau ada pansus, panitia khusus untuk (kasus) itu," tuturnya.
Jika tidak segera ditangani, Din khawatir kasus Jiwasraya tidak berujung penyelesaian. Pasalnya, ia melihat ada sesuatu yang 'ditutupi' dalam kasus Jiwasraya.
"Karena di permukaan ada gejala dan gelagat kasus ini mau ditutup-tutupi dan sungguh ini bukan sesuatu yang baik," ucapnya.
Maka dari itu, DIN-PIM akan terus mendesak pembentukan Pansus Jiwasraya agar tak menjadi dosa warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kelak.
"Saya kira ini terbuka, dan supaya nanti jangan jadi semacam dosa warisan bagi generasi bangsa ke depan pada masalah yang tidak terselesaikan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 tersebut. []